Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

3 Opsi Waktu Munaslub Golkar

Saat ini tengah terhadi perdebatan soal mekanisme Munaslub Golkar. Diskusi membahas Munaslub terlebih dulu melalui Rapimas atau tidak.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 05 Des 2017, 16:24 WIB

Diterbitkan 05 Des 2017, 16:24 WIB

Nusron Wahid (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Bogor - Teka-teki Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar sedikit demi sedikit mulai terkuak. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Nusron Wahid mengungkapkan kemungkinan waktu penyelenggaran Munaslub.

Ada tiga waktu penyelenggaraan yang jadi opsi. Yakni 16,17 atau 18 Desember 2017.

"Teman-teman pengurus DPP Partai Golkar edang negoisasi waktu dengan Pak Idrus Marham," kata Nusron di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Selasa (5/12/2017).

"Tanggal 15 (Desember) itu ekspektasi waktu yang sedang kita usulkan," tambahnya.

Kepala BNP2TKI itu mengakui, saat ini tengah terhadi perdebatan soal mekanisme Munaslub. Diskusi membahas Munaslub terlebih dulu melalui Rapimas atau tidak.

Kendati begitu, dia menilaiMunaslub dalam waktu dekat diperlukan agar Golkar bisa mengikuti Pilkada serentak pada 2018.

"Kalau tidak ada Munaslub maka ada potensi kita enggak bisa ikut Pilkada karena undang-undang. Apa itu tidak dianggap kegentingan yang memaksa dan kondisi darurat?" Ujar Nusron.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Bidang Pengawasan Pembangunan Melchias Markus Mekeng mengemukakan, tinggal tiga ketua DPD I yang belum setuju munaslub.

"Tiga yang belum, NTT, Papua, dan Papua Barat. Kita mengharapkan agar segera bergabung," ujar Mekeng dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Sabtu (2/12/2017).

31 DPD Mendukung

Menurut dia, 31 DPD tingkat I Golkar yang mendukung Munaslub telah menandatangani surat pernyataan agar segera dilakukan munaslub. Mekeng menegaskan, semua itu dilakukan atas kemauan sendiri. Mereka melihat Partai Golkar yang sedang merosot‎.

"Semua sudah dilakukan sesuai aturan partai. Ketentuan munaslub kan dua pertiga dari jumlah DPD I. Ini sudah melebih, jadi tidak ada alasan lagi menunda-nunda," tutur Ketua Komisi XI DPR itu.‎

Terkait siapa calon terkuat menjadi Ketua Umum Partai Golkar, menurut Mekeng, semua menginginkan Menteri Perindustrian yang juga kader senior Partai Golkar Airlangga Hartarto (AH) untuk memimpin partai berlambang pohon beringin tersebut.

Mereka menilai Airlangga memiliki kemampuan dan integritas yang baik serta bersih dari berbagai kasus korupsi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓