Tjahjo Kumolo: Saya Tidak Akan Mundur dari Mendagri

Liputan6.com, Jakarta Tjahjo Kumolo menegaskan dirinya tidak akan mundur dari jabatan saat ini sebagai Menteri Dalam Negeri. Penegasan tersebut dilakukan lantaran banyak yang menanyakan apakah dirinya akan maju dalam Pemilu Legislatif 2019 mendatang.

"Banyak SMS yang sampai apakah saya akan mundur dari Kemendagri," aku politikus PDIP itu di Kantor Kemendagri, Senin (18/12/2017).

Dia pun menampik kemungkinan itu, dengan alasan sudah cukup lama mengabdi sebagai wakil rakyat sebelum masuk Kabinet Kerja Jokowi-JK.

"Tidak, saya tidak mencalonkan diri sebagai anggota DPR lagi. Sudah cukup enam periode, sudah cukup kenyang," ujar Tjahjo Kumolo disambut tepuk tangan yang hadir.

Ia pun berkomitmen menyelesaikan tugasnya sebagai Mendagri. Tjahjo juga mengaku akan patuh mengikuti arahan dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Saya akan menyelesaikan tugas sebagai Mendagri, terserah Bapak Presiden. Mau diganti besok atau 20 Oktober 2019 ya saya taat nurut instruksi itu," tegas Tjahjo Kumolo.

Pada kesempatan yang sama, Tjahjo berharap Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran (TA) 2018 bisa fokus. Meski sudah selesai disusun, Tjahjo ingin DIPA 2018 tetap ditinjau lagi.

"Walaupun DIPA 2018 sudah tersusun dengan rapi, tapi tolong dibaca lagi dengan detail per item. Yang tidak fokus lansung dicoret," ujar Tjahjo.

Dia berharap tidak ada pemborosan pada anggaran kali ini. Ia meminta agar jajarannya menghapus program yang tidak bermanfaat untuk masyarakat umum

"Kalau penyerapan habis tapi program tidak fokus dicoret. Lalu manfaat program itu gimana? Manfaatnya ada tidak untuk masyarakat secara umum? Kalau tidak ada bisa digabung atau dicoret," pesan Tjahjo.

Dirinya juga mengungkapkan masih sering menemukan program yang tidak efisien dan hanya menyerap anggaran.

"Misal sebuah program itu anggarannya Rp 300 juta. Tapi untuk mensukseskan proram itu anggarannya tidak lebih dari Rp 100 juta. Yang Rp 200 juta itu untuk ATK, rapat ini itu, rapat koordinasi, dan sebagainya. Nah ini manfaat dari program itu kurang dari 100 juta. Jadi tolong dibongkar kembali dan disinkronkan," papar Tjahjo.

Selain itu ia juga berharap agar jajarannya mengevaluasi lagi APBD berbagai daerah serta mengingatkan agar program strategis nasional dan janji kampanye pasangan pemimpin daerah tidak lupa dilaksanakan.

Tjahjo juga tak lupa mengingatkan agar jajarannya meningkatkan kerja keras mengingat tahun depan memasuki tahun politik. Ia ingin pembuatan e-KTP dipercepat agar warga tidak kehilangan hak politik.

"Monitoring dari sekarang dengan KPU dan bawaslu serta berkomunikasi terkait anggaran dan berkaitan dengan persiapan pilpres dan pemilu serentak," tegas Tjahjo.

Saksikan video pilihan berikut ini: