Jusuf Kalla Berharap Indonesia Tetap Aman di Tahun Politik 2018

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK berharap situasi di Tanah Air pada tahun politik 2018, aman. Sebab, situasi politik sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian tahun depan.

"Kita harapkan aman-aman saja. Di mana situasi politik mendukung pertumbuhan ekonomi kita, mendukung keamanan. Sekali lagi, selalu orang mengatakan Pilkada Jakarta itu hangat, biasa saja tidak terjadi apa-apa kan," ucap Jusuf Kalla di kantornya, Jakarta, Rabu 27 Desember 2017.

Menurut dia, sepanjang 2017, masih aman secara politik. Bahwa adanya perbedaan pandangan, lanjut dia, itu bukan karena partai politik yang saling berbeda ideologi.

"Sebenarnya antarpartai tidak jelas lagi dia punya paham ideologinya. Apakah dia punya partai agama, partai nasional, hampir semua sama. Enggak ada lagi perbedaan antara, katakanlah PAN, PPP dan Golkar atau Gerindra. Enggak lagi mempertentangan ideologi," Jusuf Kalla menjelaskan.

Sementara soal isu SARA yang akan berkembang, dia menilai itu hal biasa. Fenomena tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia. Dia mengatakan, fenomena itu masih terlihat di media sosial.

"Itu tidak terjadi tak hanya di Indonesia. Di AS kemarin, isu yang paling banyak, itu Islam, isu Meksiko, oleh Trump sehingga dia menang. Jadi bukan hanya Indonesia, di mana-mana kampanye terjadi. Apa yang bisa dipertentangkan di medsos itu, dikampanyekan orang," kata JK.

Karena itu, sambung dia, KPU harus membuat batasan. Pemerintah juga akan mengambil sikap, sehingga aturan terkait hal ini ditaati. Namun, bukan dalam bentuk penambahan undang-undang.

"Ya itu kepatuhan saja. Apa yang boleh," pungkas Jusuf Kalla.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyatakan, lembaga antirasuah akan mengawasi tahun politik 2018 mendatang. Menurut Saut, pengawasan tahun politik dilakukan bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya.

"Kalau kita mau konsekuen dengan menekan setiap potensi sekecil apa pun korupsi, maka semua tahapan mulai proses pilkada, dari pendaftaran sampai pelantikan harus menekan money politic," ujar Saut dikonfirmasi, Jakarta, Rabu (27/12/2017).

Saut berharap, tahun politik 2018 membiarkan masyarakat untuk bebas memilih sesuai dengan keinginan. Para calon penyelenggara negara juga diharapkan tak mengawali jabatan dengan tindakan suap dan sebagainya.

"Pemimpin harus bebas keterikatan, agar kekuasaan nantinya dapat dikelola dengan keberanian. Jalan amannya ialah buang ketergantungan," kata Saut.

Saksikan video pilihan di bawah ini: