Liputan6.com, Jakarta - Langkah La Nyalla Mattalitti untuk menjadi calon Gubernur Jawa Timur kandas sebelum berlaga. Padahal, mantan Ketua Umum PSSI ini jauh-jauh hari sudah menyatakan siap bertarung di laga pemilihan lima tahunan tersebut. Terlebih, dia telah mengantongi restu dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Kegagalan ini membekas dalam diri La Nyalla. Ia pun menumpahkan semua kekecewaannya dalam konferensi pers, Kamis, 11 Januari 2018. Dalam kesempatan itu, dia mengeluarkan pernyataan mengejutkan.
Baca Juga
La Nyalla membeberkan segala upaya yang sudah dilakukan, juga uang yang telah dikeluarkan demi bisa ikut Pilkada Jatim.
Advertisement
Buka-bukaan La Nyalla terkait adanya politik mahar diawali dengan pengungkapan soal adanya permintaan uang miliaran rupiah dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Nilainya fantastis, hingga puluhan miliar.
"Di Hambalang saya dipanggil ketemu sama 08 (Prabowo), disampaikan saya ingin maju (Pilkada Jatim) kemudian saya minta izin. Prabowo sempat ngomong, 'Kamu sanggup Rp 200 miliar?' Rp 500 miliar saya siapkan, kata saya, karena di belakang saya banyak didukung pengusaha-pengusaha muslim," ujar La Nyalla di kawasan Tebet, Jakarta, Kamis, 11 Januari 2018.
Tak hanya itu, La Nyalla juga mendapat kabar dari Ketua DPD Gerindra Jatim Supriyanto bahwa Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto meminta sebesar Rp 40 miliar untuk keperluan operasional di Pilkada.
"Uang saksi dari 68 ribu TPS dikali Rp 200 ribu per orang dan dikali 2 berarti Rp 400 ribu, itu sekitar Rp 28 miliar. Tapi, yang diminta itu Rp 40 miliar dan harus diserahkan sebelum tanggal 20 Desember (2017). Enggak sanggup saya. Ini namanya saya beli rekom. Saya enggak mau," ujar La Nyalla di kawasan Tebet, Jakarta, Kamis, 11 Januari 2018.
Awalnya, La Nyalla menganggap Prabowo memintanya uang miliaran rupiah untuk dapat menjadi cagub Jatim hanyalah bercanda.
Namun, ia kaget saat Prabowo menagihnya uang sebesar Rp 40 miliar untuk biaya saksi dalam Pilkada Jatim 2018. "Saya pikir main-main ternyata ditagih betul Rp 40 miliar. Alasannya untuk membayar uang saksi," kata La Nyalla.
Minta Rekomendasi Dulu
Dia pun sempat meminta kepada Prabowo agar terlebih dahulu memberikan rekomendasi kepadanya di Pilkada Jatim. Setelah itu, baru dirinya akan menghimpun dana uang diminta itu.
"Saya sudah pertegas kepada Pak Prabowo, kasih kesempatan saya, keluarkan dulu surat rekomendasinya, kemudian saya kumpulkan rekan-rekan pengusaha muslim saya untuk membantu," beber La Nyalla.
Tak hanya diminta uang puluhan miliar, La Nyalla juga mengaku dimaki-maki Prabowo.
"Saya kan ditelepon sama Fadli Zon (Wakil Ketua Umum Gerindra). Ini saya, Mas. Ini untuk apa saya dipanggil sama 08 (Prabowo) dimaki-maki, dimarah-marahin dan disuruh serahkan uang saksi? Loh, saya datang ke sana itu buat dampingi ngasih rekom (Sudrajat), kok saya dimaki-maki. Loh, saya ini siapa?" ujar La Nyalla.
La Nyalla jelas tak menerima perlakuan ini. "Prabowo ini siapa? Saya bukan pegawai dia, kok dia maki-maki saya?"
La Nyalla mengaku telah melaporkan hal tersebut ke para ulama di Jatim dan Jakarta yang telah mendukungnya. Termasuk kepada Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais dan Rachmawati.
Gerindra Membantah Prabowo Minta Uang
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon membantah tudingan La Nyalla terkait adanya permintaan uang sebesar Rp 40 milliar oleh Prabowo Subianto. Fadli mengaku tidak pernah mendengar ataupun menemukan bukti akan pernyataan itu.
Dia meyakini Prabowo hanya menanyakan kesiapan finansial La Nyalla sebagai kebutuhan logistiknya selama Pilkada Jatim 2018.
"Kalau misalnya itu terkait dipertanyakan kesiapan untuk menyediakan dana untuk pemilik yang digunakan untuk dirinya sendiri, itu sangat mungkin," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Januari 2018.
Dia menjelaskan, logistik sangat dibutuhkan saat pertarungan, apalagi kebutuhan pilkada sangat besar. Seperti halnya untuk pemenangan baik digunakan untuk pertemuan, perjalanan, konsumsi, untuk saksi dengan jumlah tempat pemungutan suara yang sangat besar, hingga untuk gerakan relawan.
"Jadi saya kira wajar, bukan untuk kepentingan pribadi, kepentingan partai, tapi kepentingan yang bersangkutan," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR RI itu.
Karena hal itu, Fadli menyebut terdapat kesalahpahaman di antara keduanya, sehingga permasalahan itu dapat dikomunikasikan kembali.
"Saya kira itu miskomunikasi. Saya kira bisa diperdebatkan apa yang dimaksud. Mungkin itu komunikasi saja," jelas Fadli.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono juga menampik tudingan La Nyalla soal permintaan mahar politik untuk diusung partainya di pilgub. Dia menyebut La Nyalla gagal melenggang Pilgub Jatim karena sebab lain.
"La Nyalla gagal dapet PAN karena memang dukungan Amien Rais pada La Nyalla dicuekin sama Ketum PAN dan Pengurus DPW Pan Jatim. Kok, aneh jadi Gerindra yang disudutkan?" kata Arief dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Jumat (12/1/2018).
Arief menegaskan partainya tidak pernah meminta mahar. Jumlah uang yang disebut La Nyalla, kata dia, tidak cukup untuk menutup biaya operasional saksi.Â
Hitung-hitungannya paslon di Pilkada Jatim butuh Rp 141,3 miliar untuk operasional saksi tingkat TPS hingga KPUD. Nilai yang disebut La Nyalla, menurut Arief, kurang. "Nah kekurangannya biasanya yang nombok itu Partai Gerindra yang diambil dari kader-kader Gerindra di eksekutif dan legislatif," terang dia.
Dia mengatakan kebutuhan dana operasional saksi merupakan realitas politik. Arief meminta La Nyalla menghentikan polemik soal uang mahar.
Â
Advertisement
Kata Anies-Sandi dan Ridwan Kamil
Pengakuan La Nyalla terkait politik mahar di kontes Pilkada dibantah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies yang saat maju di Pilkada DKI Jakarta dengan dukungan Gerindra membantah ada permintaan uang dari Gerindra.Â
"Enggak ada," jawab Anies Baswedan saat usai melantik pengurus PKK Provinsi DKI Jakarta di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat, 12 Januari 2018.
Saat ditanya mengenai proses Pilgub DKI 2017 silam dengan Gerindra, Anies melontarkan jawaban serupa. Orang nomor 1 DKI yang menggunakan baju koko putih dan peci serta berselandang batik cokelat di leher ini sempat tertawa.
"Enggak ada, duit dari mana saya," ujarnya sambil tertawa kecil.
Sementara, Wakil Anies di DKI Sandiaga Uno, yang merupakan kader Partai Gerindra juga mengatakan hal sama.
"Enggak ada sama sekali. Pak Prabowo sangat profesional," kata Sandiaga Uno.
Sikap Partai Gerindra yang tidak meminta mahar tersebut, kata dia, sudah dibuktikan dalam Pilkada DKI Jakarta pada 2012. Kala itu, Partai Gerindra mengusung Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Begitu pun saat ia maju bersama Anies Baswedan dalam Pilkada DKI 2017. Tak ada mahar yang diberikan kepada Partai Gerindra.
"Itu sudah terbukti saat mencalonkan Pak Jokowi dan Pak Ahok, waktu saya dan Mas Anies juga sama," tegas dia.
Senada dengan Anies dan Sandiaga, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil juga mengaku tak pernah diminta mahar saat maju diu Pilkada Kota Bandung. Saat itu, Ridwan Kamil Ridwan Kamil maju dengan didukung Gerindra dan PKS.
"Saya bersaksi, waktu Pilwalkot Bandung, Pak Prabowo dan Gerindra tidak meminta mahar sepeser pun untuk tiket pilkada. Hatur Nuhun," kicau Ridwan lewat akunnya twitternya.
Saat Pilwalkot Bandung 2013 lalu, Ridwan Kamil yang berpasangan dengan Oded Muhammad Danial diusung dua partai, yaitu Gerindra dan PKS.
Ingin La Nyalla Kembali
Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menginginkan adanya silahturahmi kembali antara Partai Gerindra dan mantan Ketua PSSI La Nyalla Mattalitti. Sehingga keduanya dapat bersatu dan bersinergi bersama.
"Kira-kira (dapat) bersilaturahmi akan bersinergi positif merespons ini semua dan kembali bersatu bersama-sama nanti," kata Riza saat dihubungi Liputan6.com di Jakarta, Jumat (12/1/2018).
Riza memahami kekecewaan yang dirasakan La Nyalla yang tidak jadi maju di Pilkada Jatim 2018. Riza menyebut pihaknya juga telah berusaha membantu untuk menemukan pasangan dan teman koalisi, meskipun pada akhirnya Partai Gerindra berkoalisi dengan partai lainnya seperti PDIP.
Tak hanya itu, Riza menyebut sosok La Nyalla merupakan kader yang ikut serta dalam membesarkan Partai Gerindra.
Sehingga, dia meyakini tidak perlu adanya penyelesaian melalui jalur hukum akan pernyataan La Nyalla yang menyebut Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto meminta uang sebesar Rp 40 miliar untuk persiapan Pilkada.
"Pak La Nyalla itu orang baik, saya tahu beliau, saya termasuk pendukung beliau untuk diusung sebagai poros baru di Jatim," papar dia.
Awalnya Partai Gerindra memberikan kesempatan kepada Ketua PSSI La Nyalla Mattalitti untuk menjadi calon Gubernur Jatim 2018.
Namun, pada akhirnya Partai Gerindra memilih untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan Puti Guntur Soekarno.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:Â