Sebagian Masyarakat AS Kecewa dengan Kebijakan Trump soal Imigran Anak

Liputan6.com, Jakarta - Gagalnya kesepakatan para senator terkait dana operasional pemerintahan Presiden Donald Trump memicu mandeknya roda pemerintahan Amerika Serikat. Partai Demokrat dan Republik masih berselisih terkait perlindungan imigran anak-anak.

Seperti ditayangkan Fokus Pagi, Minggu (21/1/2018), pelayan publik AS terancam mandek terkecuali sektor penting seperti kesehatan, militer dan penegakan hukum. Dampaknya, Pagawai Negeri Sipil akan dirumahkan tanpa menerima gaji. Begitupun dengan personel militer dan sipir penjara. Mereka akan terlambat menerima gaji.

Kisruh antara pemerintah dengan kongres ini, diawali dengan perselisihan kubu Partai Demokrat dan Republik terkait perlindungan imigran anak-anak, yang pernah dibuat Presiden Barack Obama. Pada pemerintahan Obama, 700 ribu imigran anak-anak masuk AS dibawa orangtua mereka secara ilegal. Mereka diperbolehkan tinggal. Namun, Donald Trump akan menghapus program ini dan menuding Demokrat melindungi imigran illegal dan memperlemah perbatasan.

Senator Demokrat akan meloloskan anggaran pemerintah jika program perlindungan imigran anak-anak tersebut dilanjutkan. Sementara pihak Republik sebagai partai penguasa melobi demokrat dengan usulan perpanjangan program asuransi kesehatan anak-anak selama enam tahun ke depan.

Presiden Trump pun berharap pembahasan anggaran pemerintah bisa diperpanjang hingga sebulan lagi. Sejak tahun 1976 Amerika telah mengalami 18 kali kemandekan pelayanan publik, dan sedikitnya 850 ribu PNS dirumahkan.