Apa Itu TKDN? Simak Pengertian, Manfaat, dan Dampaknya bagi Perekonomian Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto meminta, jajarannya mengubah aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi lebih fleksibel. Hal ini disampaikan Prabowo dalam sesi dialog pada acara Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, pada Selasa, 8 April 2025.

"Kita harus realistis, TKDN dipaksakan, ini akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju, TKDN fleksibel saja, mungkin diganti dengan insentif," tutur Prabowo dikutip dari kanal News Liputan6.com, Rabu (9/4/2025).

Presiden Prabowo juga menginstruksikan para menteri, untuk mengubah kebijakan TKDN agar lebih realistis dan tidak membebani industri dalam negeri. Ia menegaskan bahwa TKDN bukan hanya soal regulasi semata, tetapi juga menyangkut aspek yang lebih luas.

"Tolong diubah itu, TKDN dibikin yang realistis saja. Masalah kemampuan dalam negeri, konten dalam negeri itu adalah masalah luas, itu masalah pendidikan, iptek, sains. Jadi itu masalah, enggak bisa kita dengan cara bikin regulasi TKDN naik," ucap Prabowo.

Lalu apa itu TKDN?

Dikutip dari berbagai sumber, TKDN merupakan persentase nilai komponen suatu produk (barang atau jasa) yang berasal dari Indonesia. Kebijakan ini diinisiasi pemerintah untuk mendorong penggunaan produk lokal, meningkatkan daya saing industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Penerapannya terutama terlihat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah serta proyek-proyek strategis nasional.

Kebijakan TKDN ini diterapkan di seluruh Indonesia dan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga pemerintah. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dengan mengurangi impor dan meningkatkan produksi dalam negeri. Kebijakan ini telah diterapkan sejak beberapa tahun lalu dan terus dievaluasi serta disempurnakan agar lebih efektif dan efisien.

Perhitungan TKDN cukup kompleks dan bervariasi tergantung jenis produk dan sektor industri. Untuk barang manufaktur, misalnya, perhitungan bisa melibatkan perbandingan antara harga barang jadi dikurangi harga komponen impor terhadap harga barang jadi. Sementara untuk jasa, perhitungannya mencakup kewarganegaraan tenaga kerja, penggunaan alat dan fasilitas kerja dalam negeri, dan jasa umum lainnya. 

Penerapan TKDN memberikan berbagai manfaat signifikan bagi perekonomian Indonesia. Pertama, TKDN mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri, yang pada akhirnya akan menggerakkan pertumbuhan ekonomi domestik dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Kedua, peningkatan produksi dalam negeri otomatis menyerap lebih banyak tenaga kerja, menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi angka pengangguran.

Ketiga, pengurangan impor berdampak pada penghematan devisa negara. Devisa yang biasanya digunakan untuk impor dapat dialokasikan untuk sektor-sektor lain yang lebih krusial. Keempat, peningkatan produksi dalam negeri berpotensi meningkatkan penerimaan pajak bagi pemerintah.

Hal ini akan menambah pendapatan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kelima, TKDN memperkuat struktur industri dalam negeri dengan mendorong pengembangan dan peningkatan daya saing industri lokal.

Namun, perlu diingat bahwa penerapan TKDN juga perlu mempertimbangkan berbagai faktor agar tidak menghambat daya saing dan inovasi. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini diterapkan secara bijak dan tidak memberatkan industri dalam negeri. Regulasi yang jelas dan transparan sangat penting untuk keberhasilan implementasi TKDN.

Disclaimer: Artikel ini ditulis ulang oleh redaksi dengan menggunakan Artificial Intelligence