Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Jokowi Gelar Rapat Terbatas Bahas Kebijakan Satu Peta

Setelah rapat terbatas, Jokowi kemudian berencana menggelar rapat pleno dengan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).

oleh Hanz Jimenez Salim diperbarui 05 Feb 2018, 15:38 WIB

Diterbitkan 05 Feb 2018, 15:38 WIB

Presiden Jokowi Buka Raker Kemendag 2018 di Istana Negara

Presiden Joko Widodo atau Jokowi (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri di kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/2/2018). Rapat membahas mengenai perkembangan Kebijakan Satu Peta atau one map policy.

Sejumlah menteri yang hadir di antaranya Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil.

Selain itu ada Menteri Perhubungan Budi Karya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Kepala BKPM Thomas Lembong.

Kebijakan Satu Peta Nasional atau lebih sering disebut One Map Policy adalah kebijakan dalam hal informasi geospasial. Kebijakan ini pertama kali dijalankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2010 kemudian sampai saat ini di masa kepemimpinan Jokowi.

Koordinator utama kebijakan ini yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Badan Informasi Geospasial sebagai Ketua Pelaksana.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan, kebijakan satu peta ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016. Kebijakan ini sangat penting dan dibutuhkan, untuk menyatukan seluruh informasi peta yang diproduksi oleh berbagai sektor ke dalam satu peta secara terintegrasi.

Dengan kebijakan ini, kata Jokowi, tidak ada lagi perbedaan dan tumpang tindih informasi geospasial. Sehingga hanya ada satu referensi dalam mengambil kebijakan strategis maupun menerbitkan perizinan.

"Saya yakin kebijakan satu peta akan mempermudah penyelesaian konflik yang timbul akibat tumpang tindih pemanfaatan lahan, serta membantu penyelesaian batas daerah di seluruh Indonesia," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa 13 Juni 2017.

Rapat Berikutnya

Setelah rapat terbatas, Jokowi kemudian berencana menggelar rapat pleno dengan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).

KNKS telah diresmikan Jokowi di Istana Negara, Jakarta pada Kamis 27 Juli 2017. Dalam peluncuran itu sekaligus meresmikan pembukaan Silaturahmi Kerja Nasional (SILAKNAS) Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI).

KNKS dibentuk pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016. Hal ini bertujuan guna mengembangkan potensi dan menjawab tantangan keuangan dan ekonomi syariah di Indonesia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓