Anies Tunda Resmikan Rumah Tapak Rp 0, Ini Kata DPRD

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunda acara peresmian pembangunan rumah tapak DP Rp 0 di wilayah Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Alasannya, masih ada sejumlah aturan atau skema pembelian yang harus di kaji lebih dalam.

Terkait hal itu, Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI, Bestari Barus menilai perangkat pendukung pelaksanaan program rumah tapak, seperti Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang akan mengatur pembelian, serta skema pembayaran cicilan yang menurut dia belum jelas.

"Warga jangan gegabah untuk memiliki rumah ini. Seharusnya perangkat dan payung hukumnya dulu dibentuk. Sehingga pembeli mempunyai kepastian dan jaminan bahwa proyek ini tidak akan bermasalah di kemudian hari," ujar Bestari, Selasa, 28 Februari 2018.

Dengan ketidakjelasan perangkat pendukung program rumah DP Rp 0 ini, dia khawatir, nantinya program tersebut hanya akan merugikan warga.

"Kami sudah sampaikan berkali-kali, selesaikan dulu perangkat pendukungnya. Jangan kemudian, masyarakat kecewa karena sebetulnya rumah DP Rp 0 diatas tanah siapa? Kan tidak bisa dimiliki," ucap Bestari.

Menurut dia, Anies-Sandi harus memikirkan dampaknya di masa mendatang bila program tersebut tetap dilaksanakan.

"Setelah mereka selesai mencicil, habis jangka waktu HGB, kalau sudah perpanjangan satu kali harus keluar dari situ,” terangnya.

Anggota Komisi B DPRD ini juga menambahkan, seharusnya Pemprov DKI menunggu gugatan dari masyarakat melalui Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selesai.

"Ya sementara gugatan masyarakat ke KPPU belum selesai kan," ujar dia.

Karena itu, dari pada terburu-buru melaksanakan pembangunan rumah DP Rp 0, Bestari meminta Anies-Sandi melanjutkan program penyediaan rumah yang telah dikerjakan gubernur sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yaitu melalui pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

"Teruskan saja apa yang sudah dilakukan Ahok. Membangun lebih banyak rusunawa. Sudah paling pas dan bener itu," uungkap dia.

Semula, rencana pembangunan rumah tapak DP 0 rupiah di lahan seluas 1,3 hektare itu dimulai hari ini, Rabu, 28 Februari 2018. Namun Gubernur Anies Baswedan ingin menunda untuk sinkronisasi skema harga dan siapa penanggung jawab program rumah tapak itu.

"Yang penting kita tidak memberikan kesan yang membingungkan kepada masyarakat kalau (rumah tapak DP 0 rupiah) ini benar-benar program pemerintah atau bukan program swasta. Jadi, kita harus sinkronkan itu. Saya inginnya, sih, kita jangan terlalu terburu-buru," ujar Wakil Gubernur Sandiaga Uno.

Sandi menyebut, salah satu masalah, sehingga ada penundaan adalah masalah skema pembayaran.

"Tinggal menyinkronkan harganya. Apakah ini masuk ke dalam program pemerintah yang lagi kita dorong ini, yang lagi kita sinkronkan. Kita pastikan tidak ada timbul kerancuan di sana, skemanya agak lain karena ini swasta, bukan BUMD, tapi ini inisiatif yang sangat bagus," ucap Sandi.

Menurut Sandi, salah satu yang belum sinkron adalah soal apakah ini FLPP atau non-FLPP.

"Kalau FLPP, ada batasan-batasannya, nah itu yang harus kita sinkronkan," tambah Sandi.