Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati Menguat, Bakal Kurangi Pengaruh Jokowi?

Masalah Air, Emak-Emak Demo Gubernur DKI

Demonstran yang terdiri dari emak-emak menilai, arahan Pemprov DKI untuk berkerja sama dengan perusahaan air swasta adalah tindakan pembangkangan terhadap putusan MA.

oleh Muhammad Radityo Priyasmoro diperbarui 22 Mar 2018, 12:56 WIB

Diterbitkan 22 Mar 2018, 12:56 WIB

Emak-Emak Demo Gubernur DKI. (Liputan6.com/M.Radityo P.)

Liputan6.com, Jakarta - Puluhan emak-emak bersuara mendemo kebijakan swastanisasi air di Jakarta. Kelompok yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta ini menilai, Gubernur DKI harus secepatnya melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) No. 31/Pdt/2017.

"Perbuatan (swastanisasi air) itu melawan hukum dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta, Aerta, Palyja karena gagal memenuhi hak atas air dan merugikan Jakarta," teriak demonstran yang diwakili aktivis Solidaritas Perempuan, Aliza Yuliana, di depan Balai Kota Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Dalam putusan tersebut, diketahui MA memerintahkan penghentian swastanisasi air di Jakarta, dan mengembalikan pengelolaan air sesuai dengan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2015.

"Swastanisasi air telah merugikan rakyat, air jadi mahal dan sulit didapat masyarakat miskin," tegas Aliza.

Dinilai Membangkang

20160603-Warga Tolak Swastanisasi Air Jakarta-Mahkamah Agung Jakarta

Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) menggelar aksi menolak swastanisasi perusahaan pengelolaan air, di depan MA, Jakarta, Jumat (3/6). Mereka meminta MA memutus secara adil dan bijak hak atas air. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Lewat aksi ini, Koalisi mengingatkan agar para pihak berkepentingan, terutama PAM Jaya dan Pemprov DKI, tidak melakukan hal menyimpang dari putusan MA.

Mereka menilai, arahan Pemprov DKI untuk berkerja sama dengan perusahaan air swasta yakni Aerta dan Palyja, adalah tindakan pembangkangan terhadap putusan MA.

"Jadi kami meminta kepada Gubernur DKI memutus kontrak kerja sama PAM Jaya dengan Aerta dan Palyja, dan menjamin keterlibatan publik dalam pengelolaan sumber daya air," tegas Aliza.

Lanjutkan Membaca ↓