Ketua DPR: Tahun Depan Rumah Dinas Diganti Tunjangan

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo atau yang akrab disapa Bamsoet mengatakan, pemerintah tak perlu lagi mempermasalahkan soal rumah dinas untuk para anggota DPR di tahun depan. Rencananya, kata Bamsoet, rumah dinas akan diganti dengan uang tunjangan pengganti rumah dinas.

"Itu lebih efektif dan lebih murah, karena percuma juga, banyak anggota DPR yang gak menempati rumah dinas," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/4/2018).

Ia belum menjelaskan spesifik berapa dana yang akan diajukan untuk tunjangan pengganti rumah dinas. Bamsoet menyerahkan sepenuhnya pada pemerintah.

"Kita enggak punya harapan apa-apa, menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Enggak ada kurang lebih, kaya jual beli saja," ucapnya.

Menurut Bamsoet, saat ini biaya perawatan rumah dinas DPR sangat besar. Karena itu, tambahnya, perlu rumusan formulasi baru untuk menghemat dana rumah dinas.

"Nah kita di pimpinan pemerintah tidak perlu memikirkan soal rumus lagi. Biaya pemeliharaan dari tahun ke tahun sangat tinggi sekali," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menegaskan kawasan ruang udara (Flight Information Region) Natuna harus sepenuhnya dipegang Indonesia untuk memperkuat pengawasan kegiatan di ruang udara perbatasan.

Politikus Golkar dengan panggilan Bamsoet ini mengungkapkan, saat ini FIR Natuna masih dipegang oleh otoritas Singapura. Selain untuk pengawasan perbatasan, FIR di Natuna ditegaskan Bamsoet juga menyangkut kedaulatan negara.

"FIR Natuna ini harus secepatnya dikuasai oleh Indonesia. Masalah FIR ini tidak hanya menyangkut keselamatan penerbangan saja, tetapi juga menyangkut kedaulatan negara,” tegas Bamsoet saat melakukan kunjungan kerja bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto ke Natuna, Kepulauan Riau, Senin (23/4/2018).

Bamsoet menjelaskan, hingga kini wilayah perbatasan saat ini terus menjadi prioritas dalam pembangunan nasional. Paradigma pembangunan di wilayah perbatasan harus didasarkan kepada dua hal, yaitu keamanan dan kesejahteraan. 

"Karena itu, keberadaan pangkalan militer di Natuna, Kepulauan Riau sangat penting. Selain di Natuna, tak menutup kemungkinan kita juga akan bangun dan perkuat pangkalan militer di berbagai pulau terluar wilayah Indonesia," terang Bamsoet.

Bamsoet mengagumi masterplan pembangunan pangkalan militer yang rencananya akan dilengkapi berbagai peralatan tempur super canggih. Hal ini menurutnya membuktikan keseriusan pemerintah dalam menguatkan sistem pertahanan dan keamanan negara.

Reporter : Sania Mashabi 

Sumber  : Merdeka.com

Saksikan video pilihan di bawah ini