Kunjungi Markas Partai Gerindra, Bawaslu Hanya Disambut Anak Buah Prabowo

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berkunjung ke DPP Partai Gerindra di Jalan Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Kamis (12/7/2018). Lawatan kali ini dalam rangka sosialisasi pemilu.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan, pertemuannya dengan Bawaslu. Pembicaraan tersebut seputar mewujudkan pemilu bersih, terpercaya dan bermartabat. Selain itu, Bawaslu juga meminta seluruh stakeholder pemilu termasuk partai politik terlibat aktif.

"Kemurnian demokrasi lewat pilpres dan pemilu menjadi kehendak dan keinginan kita. Kita tidak ingin kesucian demokrasi ternodai oleh berbagai macam langkah-langkah kecil yang bisa coreng kemurnian atau kesucian demokrasi itu," ujar dia di lokasi.

Dalam kunjungannya ke DPP Partai Gerindra, Komisoner Bawaslu tidak di sambut oleh Prabowo Subianto selaku Ketua Umum. Muzani menjelaskan, ketidakhadiran Prabowo Subianto karena sedang tidak berada di Indonesia.

"Hari ini pak prabowo tidak bisa menemani kami menyambut kehadiran kawan Bawaslu karena beliau posisi sekarang masih ada di Luar Negeri," ungkap dia.

Ketidakhadiran Prabowo membuat Partai Gerindra menunda menandatangani pakta integritas dengan Bawaslu.

"Penandatanganan pakta integritas belum bisa dilakukan karena pendatangan domain ketua umum. Kami harus sampaikan konsep ini ke ketua umum untuk dibaca dan dipelajari setelah itu nanti ketua umum akan ambil keputusan menandatangin," ujar dia.

Di tempat yang sama, Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, ada beberapa poin di pakta intergritas. Satu di antaranya, Bawaslu mendorong dan meminta komitmen partai politik untuk nantinya mengusung mendaftrakan politisi-politisi yang bersih.

"Yang tidak bermasalah dengan masalah hukum baik terkait dengan tindak pidana korupsi, teroris, narkoba dan kejahatan seksual," ujar dia.

Selain itu, Abhan menambahkan dengan Partai Gerindra juga membicarakan proses rekrutmen caleg. Khususnya dalam hal menghindari adanya mahar politik.

"Proses rekrutmen ini tidak ada money politik di dalamnya jadi apa yang disebut dan juga terkait dengan keterwakilan perempuan di dalam pendaftaran 30 persen perempuan juga harus dipenuhi parpol," tutup dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini: