PPP Daftarkan Menag Lukman Jadi Caleg untuk Dongkrak Suara Partai

Arsul menegaskan, kinerja Lukman sebagai Menteri Agama tidak akan terganggu. Sebab, PPP hanya akan menempatkannya di daerah pilihan Jawa Barat.

oleh Liputan6.com diperbarui 20 Jul 2018, 07:10 WIB
Diterbitkan 20 Jul 2018, 07:10 WIB
Rapat dengan Komisi VIII DPR, Menag Bahas 200 Daftar Mubaligh
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan keterangan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Senayan, Jakarta (24/5). (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) 2019 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Arsul Sani mengatakan, majunya Lukman sebagai caleg untuk mendongkrak suara partai.

"PPP hanya punya menteri satu. PPP hanya punya sangat sedikit public figure. Maka yang hanya sedikit itu kami manfaatkan juga untuk mendongkrak suara partai, elektabilitas partai, itu saja," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/7/2018).

"Kalau kemarin caleg PPP dibanjiri artis ya mungkin kami tidak akan calonkan Pak Lukman," sambungnya.

Arsul menegaskan, kinerja Lukman sebagai menteri tidak akan terganggu. Sebab, PPP hanya akan menempatkannya di daerah pilihan (dapil) Bekasi, Depok, Jawa Barat, dan akan mengambil cuti untuk kampanye.

"PPP juga menyadari betul bahwa tugas-tugas Pak Lukman sebagai Menag itu tidak boleh terganggu secara signifikan," ungkapnya.

"Oleh karena itu, meskipun banyak kader di berbagai daerah yang minta Pak Lukman jadi caleg di dapilnya, maka Pak Lukman kami tempatkan di dapil Bekasi, Depok. Jadi supaya meminimalisir distruksi tugas Beliau sebagai Menag," ucapnya.

 

Menteri Ramai-Ramai Jadi Caleg

Diketahui, sederet menteri akan maju sebagai caleg. Di antaranya Menteri Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Menteri Hukum dam HAM Yassona Laoly, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Putro Sadjojo, Menteri Agama Lukman Hakim Syafuddin, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.

Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengeluhkan niat para menteri Kabinet Kerja untuk ikut bertarung sebagai calon anggota legislatif di Pemilu 2019. JK meyakini, niatan itu akan menggangu kinerja pemerintah.

"Ya tentu waktunya, karena masa kampanye, pasti mengganggu waktu bekerja. Pasti itu," kata JK di kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 17 Juli 2018.

Reporter: Sania Mashabi

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya