Idrus Marham dan Jerat KPK untuk Golkar di PLTU Riau

Liputan6.com, Jakarta - Kasus suap PLTU Riau-1 memasuki tahapan baru. Lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Idrus Marham.

Mantan Menteri Sosial (Mensos) yang sudah dijadikan tersangka kasus dugaan suap PLTU Riau-1 ditahan usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka.

"Ditahan 20 hari pertama di Rutan cabanh KPK di Kavling K-4," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (31/8/2018).

Saat keluar dari Gedung KPK, Idrus yang sudah mengenakan rompi tahanan berwarna oranye tersenyum kepada awak media. Idrus menyatakan diri akan kooperatif menjalani proses hukum suap PLTU Riau-1.

"Seperti yang sudah saya jelaskan tadi dan sebelumnya, saya menghormati proses hukum yang dilakukan KPK dan saya dari awal menyatakan siap mengikuti seluruh proses-proses dan tahapan-tahapan yang ada," ujar Idrus.

Dia mengatakan, dirinya sudah mempersiapkan diri jika ditahan usai pemeriksaan. Idrus menyadari jika sudah menjadi tersangka, maka lambat laun dirinya pasti akan ditahan.

"Dan saya sudah katakan semua, saya ikuti tahapan-tahapan ini, dan semua saya hormati semua langkah-langkah yang diambil," kata Idrus.

Sebelumnya, Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih yang sudah jadi tersangka kasus ini, mengungkap adanya suap dalam proyek senilai US$ 900 juta itu.

Bahkan, Eni sudah mengembalikan uang suap yang dia terima dari proyek PLTU Riau-1 kepada penyidik KPK. Eni diketahui menerima suap dari tersangka Johanes Budisutrisno Kotjo selaku pemilik Blackgold Natural Insurances Limited.

"Tadi saya juga dapat informasi tersangka EMS (Eni Maulani Satagih) juga sudah mengembalikan uang senilai Rp 500 juta pada penyidik," ujar Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 30 Agustus 2018.

KPK menetapkan tiga tersangka, yakni Eni Maulani Saragih, pemilik Blackgold Natural Insurance Limited Johanes Budisutrino Kotjo, dan mantan Sekjen Golkar Idrus Marham. Idrus diduga secara bersama-sama dengan Eni menerima hadiah atau janji dari Johanes terkait kasus ini.

Idrus disebut berperan sebagai pihak yang membantu meloloskan Blackgold untuk menggarap proyek PLTU Riau-1. Mantan Sekjen Golkar itu dijanjikan uang USD 1,5 juga oleh Johanes jika Johanes berhasil menggarap proyek senilai USD 900 juta itu.

Proyek PLTU Riau-I sendiri masuk dalam proyek 35 ribu Megawatt yang rencananya bakal digarap Blackgold, PT Samantaka Batubara, PT Pembangkit Jawa-Bali, PT PLN Batubara dan China Huadian Engineering Co. Ltd.

KPK sudah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus dugaan suap ini, mereka di antaranya Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir, serta Direktur Utama PT Pembangkitan Jawa-Bali Investasi Gunawan Y Hariyanto. Kemudian Direktur Utama PT Pembangunan Jawa Bali (PJB) Iwan Agung Firstantara dan Direktur Utama PT Samantaka Batubara Rudi Herlambang.

Pemeriksaan terhadap mereka untuk mendalami kongkalikong PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) dengan petinggi PT PLN terkait penunjukan langsung perusahaan Blackgold, PT Samantaka Batubara, PT Pembangkit Jawa-Bali, PT PLN Batubara dan China Huadian Engineering Co. Ltd menjadi satu konsorsium yang menggarap proyek tersebut.

Apalagi, dari balik jeruji besi, Eni Saragih sempat mengungkap peran Sofyan Basir dan Kotjo sampai PT PJB menguasai 51 persen asset. Nilai asset itu memungkinkan PT PJB menunjuk langsung Blackgold sebagai mitranya.

Pada Januari 2018, PJB, PLN Batu Bara, BlackGold, Samantaka, dan Huadian menandatangani Letter of Intent (LoI) atau surat perjanjian bisnis yang secara hukum tak mengikat para pihak. LoI diteken untuk mendapatkan Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) atas PLTU Riau-1. Samantaka rencananya akan menjadi pemasok batu bara untuk PLTU Riau-1.

* Update Terkini Asian Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini

Eni Maulani Saragih yang sudah jadi tersangka kasus ini menyatakan, dia hanyalah petugas partai. Dugaan adanya uang suap dari proyek PLTU Riau-1 yang digunakan untuk Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar pun sempat dibenarkan Eni.

"Memang ada duit yang Rp 2 miliar saya terima, sebagian, saya ini kan untuk munaslub," kata‎ Eni usai diperiksa, Senin 27 Agustus 2018.

Eni sendiri saat Munaslub Partai Golkar pada Desember 2017 merupakan Bendahara Umum Munaslub. Sedangkan Partai Golkar saat itu dinahkodai oleh Idrus Marham selaku pelaksana tugas Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto.

Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Eni kerap melapor Idrus usai menerima uang suap dari Johanes.

"Eni itu ketika menerima uang, dia selalu melapor ke Idrus Marham, untuk disampaikan," ujar Alex.

Bahkan Alex menegaskan, penyidik sudah menemukan bukti adanya uang suap yang diterima Eni Saragih dipergunakan untuk Munaslub Partai Golkar.

Diketahui Munaslub Partai Golkar pada pertengahan Desember 2017 untuk mengukuhkan Airlangga Hartarto menjadi ketua umum menggantikan Setya Novanto.

"Dan juga Idrus Marham mengetahui, Eni itu menerima uang, dan sebagian dari uang itu digunakan untuk Munaslub Golkar, pada saat itu kan Idrus Marham sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar," kata Alex.

Bahkan, Alex mengatakan pihaknya akan mendalami apakah bisa menjerat Partai Golkar yang diduga menerima aliran dana suap dengan pasal yang biasa diterapkan untuk korporasi.

Airlangga Hartarto sendiri membantah adanya uang suap Rp 2 miliar yang masuk untuk Munaslub partai berlambang beringin.

"Terkait dana ke Partai Golkar, dari hasil informasi dan pernyataan ketua OC Pak Agus Gumiwang, mengatakan tidak ada. Dan dari ketua panitia penyelenggara Munaslub (juga) tidak ada, dan dari bendahara Golkar juga tidak ada (aliran dana ke Munaslub Partai Golkar)," kata Airlangga pada Senin 27 Agustus 2018.

Sangkalan dari Airlangga tak dihiraukan oleh Alex. Menurut dia, setiap orang mempunyai hak untuk tidak mengakui perbuatannya. Namun bantahan tersebut akan terpatahkan dengan bukti yang dimiliki KPK.

"Ya, semua orang boleh menyangkal, boleh membantah ya, tapi nanti kan akhirnya di pembuktian gitu kan. Eni sendiri ketika ditangkap itu kan menjabat sebagai bendahara. Ya memang kita enggak bisa memisahkan uangnya Eni yang diterima Eni itu kan. Itu digunakan untuk apa saja, yang jelas bendahara umum dan yang bersangkutan sudah menyampaikan salah satunya digunakan untuk munaslub," kata Alex.

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan biaya munaslub 2017 tidak menggunakan dana hasil korupsi seperti pengakuan Eni Maulani Saragih. Ace mengatakan, biaya munaslub murni dari internal Partai Golkar.

"Saya tegaskan pembiayaan Munaslub 2017 tidak ada uang yang aneh-aneh. Semua dibiayai dari iuran anggota dari anggota Fraksi Golkar yang berikan sumbangan munaslub," kata Ace di Jakarta, Kamis 30 Agustus 2018.

Dia menuturkan, Golkar memiliki uang kas yang cukup untuk acara tersebut. Golkar tidak pernah menggunakan dana hasil suap yang diperoleh Eni untuk penyelenggaraan Munaslub 2017.

"Kita harus tahu bahwa penyelenggaraan itu dibagi dua, ada SC (Steering Committee) dan OC (Organizing Committee). Kalau dalam pemberitaan dibilang uang suap itu dipergunakan SC untuk penginapan dan konsumsi itu salah besar. Itu kan adanya di OC bukan di SC," tutur Ace.

Menurut dia, apa yang dikatakan Eni adalah pernyataan sepihak yang tidak memiliki dasar dan bukti apapun. Hal ini sudah dikonfirmasi kepada panitia munaslub.

"Kami telah konfirmasi kepada Ketua OC Munaslub (Golkar), Pak Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Pak Ibnu Munzir sebagai Ketua SC, bahwa keduanya tidak pernah mendapatkan uang sepeserpun dari Eni," Ace menjelaskan.

Lebih lanjut, tindakan Eni tersebut juga tidak ada kaitannya dengan Golkar. Saat ini posisi Eni sudah dicopot dari Golkar.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan tidak ada duit yang masuk ke partai lantaran sumber dana berasal dari iuran anggota.

Golkar menyatakan siap diaudit soal dugaan aliran dana korupsi PLTU Riau-1 ke Munaslub Golkar 2017. 

"Pastilah kalau itu. Orang mengecek apakah ada atau tidaknya. Namanya munaslub itu sumber anggaran kita berdasarkan AD/ART yang mengatur itu ya dari iuran anggota itu," ujar Lodewijk di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 28 Agustus 2018.

Namun, dia berjanji bakal menelusuri apakah ada kader Partai Golkar yang memang bermain atau tidak. "Manakala ada oknum yang bermain itu kita mau ngecek apakah ada oknum itu," imbuh Lodewijk.

Dia mengatakan pihaknya juga akan menunggu hasil penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia berjanji mempelajari temuan komisi antirasuah itu. 

"KPK kan sedang bekerja, kalau temuan-temuan mereka pasti diberikan kepada kita ya tentunya akan diberikan kepada kita," kata Lodewijk Freidrich Paulus.

Saksikan video pilihan di bawah ini: