Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, menilai iklan program pemerintah di bioskop sebagai tindakan tak elegan. Dia menyarankan iklan tersebut tidak ditayangkan lagi.
"Kalaupun ingin menyampaikan program-program pemerintah, ya janganlah di tempat-tempat yang di mana rakyat harus membayar gitu," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/9/2018).
"Saya setuju kalau iklan semacam itu iklan dicopot saja. karena alih alih itu menghadirkan simpati itu akan menghadirkan antipati," dia menambahkan.
Advertisement
Hidayat menilai hal ini bisa memberi kesan negatif. Karena itu, dia meminta iklan itu untuk dicopot dari peredaran.
Dia menambahkan, iklan semacam itu sebaiknya berada di saluran milik pemerintah. Bukannya di saluran di mana masyarakat harus membayar untuk melihat iklan tersebut.
"Tempat swasta di mana bahkan rakyat pun membayar yah sebaiknya pemerintah tidak sosialisasi itu dan kalau sosialisasi skill lagi tentu sosialisasi bukan hanya sekarang-sekarang saja, tapi mestinya sejak dari dulu dilakukan gitu," ucapnya.
Sebelumnya, media sosial ramai membincangkan iklan pemerintah terkait pembangunan bendungan. Iklan berjudul "2 Musim, 65 Bendungan" itu diputar sebelum penayangan film di bioskop. Iklan tersebut dibuat oleh Kominfo.
Bantahan Timses Jokowi
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding menegaskan, iklan pemerintah yang ditayangkan di bioskop bukan kampanye. Menurutnya, iklan tersebut sebagai cara pemerintah menyosialisasikan kinerja.
"Ini bukan soal kampanye, pemerintah ini, pemerintah bukan Pak Jokowi pribadi sebagai capres," kata Sekjen PKB itu di kantor TKN Jokowi-Ma'ruf, Jakarta Pusat, Rabu 12 September 2018.
Â
Reporter: Sania MashabiÂ
Saksikan video pilihan di bawah ini
Advertisement