3 Prioritas Penanganan BNPB Usai Gempa Palu dan Donggala

Liputan6.com, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memiliki tiga prioritas penanganan gempa Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Hal itu dilakukan untuk mempermudah penanganan pascabencana.

Salah satunya yakni terkait pasokan bahan bakar minyak (BBM) di empat wilayah tersebut. Selain untuk mendukung mobilitas, bahan bakar digunakan untuk menghidupkan genset lantaran saluran listrik di sana putus.

"Ada fokus yang menjadi penanganan darurat, yakni pasokan BBM. BBM terbatas menyebabkan genset tidak beroperasi, kendaraan tidak beroperasi, pompa air tidak berjalan, akses komunikasi juga mengalami kendala," ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwo Nugroho di kantornya, Jakarta, Minggu (30/9/2018).

Terlebih, lanjut dia, terminal BBM Donggala rusak sehingga tidak dapat menyalurkan bahan bakar ke Kota Palu usai gempa.

"Untuk mengatasi pasokan BBM ini dilakukan melalui Terminal BBM Poso, Terminal BBM Moutong, Terminal BBM Tolitoli, dan Terminal BBM Pare-pare. Pertamina, Kementerian ESDM terus memprioritaskan pasokan bahan bakar minyak segera bisa masuk ke Palu," kata Sutopo.

Prioritas selanjutnya, mempercepat pemulihan listrik. Sutopo mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan PLN agar jaringan listrik segera diperbaiki dengan target pengerjaan selama tiga hari ke depan.

"Kondisi di Sulawesi Tengah sebagian listrik padam ini yang menyebabkan penanganan darurat tidak berjalan normal. Apalagi malam hari, penanganan sulit karena gelap gulita," tutur Sutopo.

Menurut dia, listrik di Pamona dan Poso sudah diperbaiki. PLN sendiri telah mengerahkan 216 personelnya untuk menangani padamnya listrik tersebut. Selain itu, PLN juga membawa delapan genset yang disebar di posko-posko pengungsian gempa Palu dan sekitar untuk kebutuhan sementara.

"(Prioritas) terakhir, yakni mempercepat jaringan komunikasi Tolitoli, Poso, Kota Palu, dan Donggala. Sampai saat ini masih belum pulih, apalagi Kabupaten Donggala putus total," Sutopo memungkasi.

Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola menetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari usai gempa dahsyat dan tsunami di Palu dan Donggala. Tanggap darurat berlaku per 28 September hingga 11 Oktober 2018.

Dengan ditetapkan status tersebut, Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menjelaskan pemerintah lebih mudah untuk mengakses wilayah tersebut.

"Kemudahan akses dalam pergerakan pesonel, logistik, peralatan, termasuk penggunaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan dalam penanganan darurat di Sulawesi Tengah," kata Sutopo di Gedung BNPB, Jakarta, Minggu (30/9/2018).

Dia menjelaskan, Gubernur Longki telah menunjuk Danrem Korem 132 Tadulako sebagai komandan tanggap darurat penanganan bencana gempa dan tsunami di sana. Posko induk, posko tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi dan tsunami di wilayah tersebut juga telah di tempatkan di Makorem 132 Tadulako Palu.

Sutopo menjelaskan, terdapat empat kabupaten kota yang berdampak pascagempa dan tsunami, yaitu kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupten Sigi, dan Kabupaten Parigi Nuton.

"Mendagri telah mengeluarkan surat kawat memerintahkan agar bupati dan wali kota di empat kabupaten kota tadi segera menetapkan status tanggap darurat agar ada kemudahan akses. Sehingga penanganan dampak gempa bisa cepat," papar Sutopo.

Saksikan video pilihan di bawah ini: