Demonstran: Reuni 212 Agenda Politik Kepanjangan Tangan HTI

Liputan6.com, Jakarta - Balai Kota DKI Jakarta kembali digeruduk massa. Kali ini pendemo menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin penggunaan Lapangan Monas untuk aksi reuni 212.

Massa yang menamakan Gerakan Jangan Ganggu Indonesiaku berdemo sejak siang dan hingga saat ini masih menunggu Anies menemui mereka di depan Balai Kota DKI, Jakarta Pusat.

Boedi Jarot, salah satu orator menyebut alasan mereka meminta Anies mencabut izin penggunaan Monas untuk reuni 212. Acara tersebut sangat rawan untuk bisa disusupi kepentingan politik.

"Kalau (212) ada urgensinya untuk mempertahankan NKRI, Pancasila, merah putih, ya monggo. Ini kan enggak ada. Kalau aparat menganggap ini hanya reuni, enggak ada agenda politik, itu keliru. Itu bahaya. Ini ada agenda politik. Ini kepanjangan tangan dari HTI," kata Boedi.

Selain itu, aksi reuni 212 tidak memberi pengaruh positif bagi Jakarta.

"Tidak ada keuntungan sama sekali dengan memberikan izin ini. Kami akan terus mencoba menghentikan, kami sudah siapkan pasukan untuk masuk ke 212," ucapnya.

"Ini aksi pembodohan buat saya di sini. Ini bukan agama. Ini agenda politik yang ada hubungannya dengan ideologi khilafah yang diusung HTI," tambah Boedi.

Adapun reuni 212 akan berlangsung di Monas, Jakarta Pusat, Minggu 2 Desember 2018. Aksi ini disebut-sebut akan dihadiri jutaan massa aksi.

Saksikan video pilihan di bawah ini: