Riset Voxpol: Netralitas Polri Jadi Alarm bagi Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Jelang hari pencoblosan, Voxpol Research and Consulting merilis temuan kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara dalam pesta demokrasi. Hasilnya, 68 persen responden meyakini Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa menyelenggarakan pemilu. Sementara, dibawah KPU, ada Bawaslu dan Polri.

"Hanya Bawaslu cuma 61 persen, kalau institusi Polri cuma 51 hingga 58 persen yang masyarakat yakin, jadi jauh," ujar Direktur Eksekutif Voxpol Research and Consulting, Pangi Syawi Chaniago, Jumat, 22 Maret 2019. 

Dari temuan ini, Pangi menyoroti kepercayaan publik terhadap Polri yang menyentuh 50 persen. Karena itu, dia mengingatkan agar Korps Bhayangkara segera memperbaiki citra tersebut agar kembali dipercaya masyarakat.

Seperti pengusutan viralnya oknum anggota Polri yang menggunakan yel-yel petahana. "Kok bisa mereka jadi yel yel, tim hore, apalagi tidak ada sanksi pidana, aneh," kata dia.

Netralitas Polri, kata dia, juga bisa mendokrak elektabilitas petahana. Begitu juga sebaliknya, selama publik mempertanyakan netralitas Koprs Bhayangkara, elektabilitas petahana juga bisa merosot.

“Jadi kalau ingin elektabilitas Jokowi naik, Polri harus dibenerin, ditempatkan lagi pada tempat yang benar," urai Pangi.

Kendati demikian, di jagat Twitter sempat muncul tagar netizen meminta lembaga internasional untuk mengawasi Pemilu di Indonesia. Pangi menyebut kemunculan hastag tersebut karena netizen ingin Pemilu bisa menjadi kontestasi pemilihan pemimpin yang berlangsung jujur dan adil.

"Makanya wajar di Twitter minta dunia internasional mengawas pemilu kita. kenapa? Karena mereka tidak percaya," tandas Pangi.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: