Wali Kota Bima Arya Nilai Bogor Diuntungkan Jika Ibu Kota Dipindah ke Luar Jawa

Liputan6.com, Jakarta - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menilai kotanya akan diuntungkan jika Ibu Kota Indonesia dipindah ke luar Jawa. Sebab, menurutnya, selama ini Bogor kerap dikenal sebagai salah satu penyangga Jakarta.

"Menurut saya Bogor akan diuntungkan, karena kan sekarang banyak warga Jakarta yang terlibat di pemerintahan ini, memilih Bogor sebagai tempat tinggalnya," kata Bima di Bogor seperti dikutip Antara, Jumat (3/5/2019).

Dia menganggap letak geografis Kota Bogor yang tak jauh dari DKI Jakarta membuat Kota Hujan mengalami lonjakan penduduk. Selain itu, aktivitas pusat pemerintahan sering berimbas ke Kota Bogor karena letaknya yang berdekatan.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu turut diundang ke Istana Negara dalam membahas rencana pemindahan Ibu Kota. Dia mengatakan pada forum itu belum muncul nama daerah yang menjadi opsi kuat sebagai Ibu Kota.

"Saya lihat belum mengerucut, dari kriteria yang disampaikan, Pak Wakil Presiden menjelaskan tidak ada yang ideal," katanya.

Ada dua pulau yang sempat menjadi pembahasan, yaitu Sulawesi dan Kalimantan. Tetapi, hal itu dianggap tidak memenuhi kriteria untuk dijadikan pusat pemerintahan.

Pulau Sulawesi terkendala karena dilewati 'ring of fire' atau cincin api sehingga berpotensi tinggi bencana. Sedangkan Pulau Kalimantan dianggap sumber daya airnya kurang baik.

"Kalau cari tengah-tengah, itu antara Kalimantan dan Sulawesi. Tapi, tidak ada yang ideal ketika disusun. Bahkan Pak JK sebetulnya menyampaikan yang realistis adalah yang tidak jauh dari Jakarta," jelasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Di samping itu, kata Bima, rencana pemindahan Ibu Kota akan membawa dampak positif dalam hal pemerataan pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu, dia menyebut pertumbuhan penduduk di Pulau Jawa dibandingkan dengan pulau lainnya jauh berbeda.

"Presiden menyampaikan bahwa kalau digeser ke tengah akan menyeimbangkan pertumbuhan penduduk. Menteri Keuangan optimis bisa, karena dananya bukan bersumber dari APBN saja, swasta juga," ujar Bima.