Gerindra Tak Paksa Demokrat Tetap Gabung Koalisi Prabowo-Sandi

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade mempersilakan bila Partai Demokrat ingin keluar dari Koalisi Adil Makmur. Andre menyebut, tak ada paksaan untuk Demokrat bertahan dalam koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu.

"Kalau misalnya, seandainya teman-teman ingin keluar itu hak teman-teman Partai Demokrat ya. Yang pasti, prinsipnya Gerindra tidak akan memaksa atau meminta-minta suatu partai bertahan dalam koalisi," kata Andre saat dihubungi di Jakarta, Selasa (7/5/2019).

Andre tak masalah bila Demokrat ingin bergabung ke barisan Jokowi-Ma'ruf. Menurutnya, Partai Demokrat boleh hengkang dari koalisi Prabowo-Sandi sekarang tanpa menunggu hasil penghitungan resmi Pilpres 2019 selesai.

"Kalau sudah mendapatkan tawaran seandainya dapat tawaran kenapa nunggu tanggal 22 (Mei) gitu loh, ambil saja sekarang, yang penting etika politik dipakai, Anda datang nampak muka, pulang nampak punggung gitu," jelasnya.

"Kenapa harus tunggu tanggal 22 menang kalah, kalau menteri apalagi mau mengejar kekuasaan karena sudah dapat tawaran dari Pak Jokowi," sambung Andre.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi tersebut enggan menilai manuver politik Demokrat. Andre menegaskan, kepentingan BPN saat ini ialah mengawal C1 dan suara pemilu 2019.

"Itu fokus kami bukan komentar individu atau kader koalisi kalau ingin berkomentar bicara ayo di forum internal bukan di media atau medsos habis waktu kami menanggapi kader koalisi," tandasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sebelumnya, Ketua Divisi Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, partainya bakal mengakhiri 'kontrak' dengan koalisi pengusung pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, jika pasangan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin ditetapkan sebagai pasangan calon presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sementara, jika Prabowo-Sandiaga yang ternyata terpilih, Demokrat bakal mengawal pemerintahan baru.

"Kalau Pak Prabowo menang, Partai Demokrat punya kewajiban moril dalam politik mengawal pemerintahan. Tapi kalau Pak Jokowi yang diputuskan menang maka kerjasama koalisi berakhir, karena pilpres berakhir," ujarnya di kantor KPU, Jakarta, Senin (6/5/2019).

Ferdinand menegaskan, partainya itu memiliki kedaulatan untuk menentukan sikap politik setelah penetapan pasangan calon presiden terpilih. Bisa tetap berada di luar pemerintahan, atau berada dalam pemerintahan.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra