Pemerintah Diminta Bentuk Tim Investigasi Telusuri Kematian Anggota KPPS

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah diminta untuk segera membentuk tim investigasi khusus untuk menelusuri penyebab dari kematian ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.

CEO Aliansi Penggerak Demokrasi Indonesia (APDI), Wa Ode Nur Intan mengatakan, desakan itu perlu disampaikan lantaran pesta demokrasi lima tahunan itu masih menyisakan misteri kematian KPPS.

"Kami meminta pemerintah membentuk tim khusus yang komprehensif dan transparan agar penyebab kematian diketahui secara jelas bukan jadi misteri dan beban masa depan demokrasi," kata Intan dalam acara diskusi di Gado-Gado Boplo, Cikini, Jakarta Pusat.

Intan berpandangan, meninggalnya ratusan petugas KPPS itu seakan tidak menjadi perhatian khusus dari Pemerintah dan seluruh kelompok elemen masyarakat karena hingga saat ini pihak terkait tidak memberikan perhatian dan kepeduliannya terhadap "pejuang demokrasi" itu.

"Sampai detik ini tidak ada pernyataan resmi permintaan maaf dari penyelenggara dan pemerintah. Semua mengambil jarak tanggung jawab," ujar Intan seperti dilansir dari Antara.

Dalam hal ini, petugas pelaksana pemilu dinilai bekerja dari hari ke hari tanpa diperhatikan kesehatannya seolah 'dipaksa' untuk menyelesaikan pekerjaan pemilu 2019 dengan resiko tinggi hingga banyak yang tumbang sakit dan meninggal dunia.

Intan menegaskan, lembaganya tidak berpihak pada salah satu calon di Pemilu 2019 karena dorongan ini lahir berdasarkan untuk mewujudkan proses demokrasi yang lebih baik dan sehat kedepannya.

Dia pun meminta calon Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto untuk turun tangan dalam memberikan perhatian dan kepedulian dibalik kematian ratusan petugas KPPS itu.

"Untuk berlomba kepedulian terhadap korban pemilu 2019 baik membantu pelayanan kesehatan bagi yang sakit maupun memberikan dukungan bagi keluarga korban yang meninggal," katanya.

Intan pun mengaku kecewa dengan capres Jokowi dan Prabowo karena kurang peduli dan perhatian terhadap ratusan KPPS yang meninggal. "Siapapun calon presiden, kenapa mereka tidak melakukan kepedulian. Tidak ada calon yang turun ke lapangan untuk menunjukkan rasa iba," ujarnya.

Apabila, KPU dan Pemerintah masih abai terhadap kematian dari KPPS itu, Wa ode mengaku pihaknya berencana menempuh jalur hukum baik nasional maupun internasional.

"KPU dan Pemerintah harus memberikan prioritas layanan kesehatan bagi ribuan petugas Pemilu yang masih terbaring di Rumah Sakit," ujar Intan.

Data Kementerian Kesehatan melalui dinas kesehatan tiap provinsi mencatat petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang sakit sudah mencapai 11.239 orang dan korban meninggal 527 jiwa.

Berdasarkan siaran pers Kementerian Kesehatan yang diterima di Jakarta, Kamis (16/5), jumlah korban sakit dan meninggal tersebut hasil investigasi Kemenkes di 28 provinsi per tanggal 15 Mei.