Debat Perdana Pilkada Jakarta 2024, Siapa Diprediksi Unggul?

Di Depan Jokowi, Partai Golkar Tolak Gerakan People Power

Partai Golkar meminta pihak yang tidak puas terhadap hasil pemilu menempuh jalur konstitusional, bukan mencari solusi ke jalanan.

oleh Muhammad Radityo Priyasmoro diperbarui 19 Mei 2019, 21:22 WIB

Diterbitkan 19 Mei 2019, 21:22 WIB

Capres petahana Jokowi bersalaman dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menolak gerakan people power yang disebut-sebut akan mendeligitimasi hasil Pemilu 2019. Pesan tersebut dengan tegas disampaikan Airlangga saat buka puasa bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Partai Golkar menegaskan kepada pihak yang kurang puas terhadap hasil pemilu, bisa mengadukan ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK), bukan mencari solusi ke jalanan," ujar Airlangga dalam sambutannya di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (19/5/2019).

"Partai Golkar menolak people power," sambungnya menegaskan.

Airlangga bercerita, dalam sejarah Indonesia, gerakan people power untuk mengganti pemimpin pernah terjadi pada tahun 1965 dan 1998. Karena itu, telah disepakati solusi membatasi jabatan kepala negara dan melangsungkan pemilu secara langsung.

"Oleh karena itu pada pemilu yang lalu, seluruh partai politik telah sepakat, 80 persen masyarakat menggunakan hak pilihnya maka ini mempertegas legitimasi Pemilu 2019," ucap Airlangga.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Tolak Hasil Pemilu

Mobil Water Canon terlihat di area gedung KPU, Jakarta, Jumat (1/3). Sebanyak 4.039 personel gabungan dari TNI, polisi dan Pemprov DKI disiagakan dalam mengamankan aksi massa Forum Umat Islam (FUI) dan Gerakan Jaga Indonesia. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Diketahui isu gerakan people power terus berhembus jelang pengumuman hasil Pemilu 2019 pada Rabu 22 Mei mendatang. Aksi tersebut akan dilakukan segelintir orang untuk menolak hasil Pemilu 2019.

Berdasarkan hasil rekapitulasi sementara, pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf mengungguli perolehan suara paslon nomor urut 02 Prabowo_Sandi.

Rencananya, massa akan menggelar unjuk rasa di depan Kantor KPU dan Bawaslu di Jakarta.

Aksi serupa juga telah dilakukan segelintir orang di depan Kantor Bawaslu saat KPU tengah melakukan rekapitulasi suara beberapa waktu lalu. Mereka mendesak Bawaslu mengusut dugaan kecurangan. Bahkan massa juga mendesak mendiskualifikasi Jokowi-Ma'ruf.

Lanjutkan Membaca ↓