Dosen ATVI Agus Sudibyo Luncurkan Buku Demokrasi dan Kedaruratan

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo meluncurkan buku disertasinya yang berjudul Demokrasi dan Kedaruratan: Memahami Filsafat Politik Giorgio Agamben.

Dalam buku ini, Agus yang juga merupakan dosen di Akademi Televisi Indonesia (ATVI) menyoroti hubungan antara keadaan darurat dengan demokrasi. Dia mengatakan, sejarah menunjukkan bahwa demokrasi selalu lahir dari adanya keadaan darurat.

"Manifestasi keadaan darurat itu adalah adalah revolusi, suksesi, reformasi, kudeta, people power. Pertanyaannya, setelah situasi transisional berlalu, bagaimana keadaan darurat ditempatkan dalam normalitas negara demokrasi?” tukas Agus di Hall Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Agus menjelaskan, dalam konteks Indonesia, kajian disertasinya dapat menjadi peringatan kepada semua pihak untuk tidak terburu-buru menyatakan keadaan darurat, hanya untuk menangguhkan sebuah keputusan dari produk negara demokrasi.

Menurutnya, status darurat dalam sebuah negara bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap demokrasi. Klaim keadaan darurat sebaiknya tidak dilakukan berlebihan.

"Keadaan darurat juga menjadi alasan pembenar bagi kelompok masyarakat untuk melawan hukum dan kekuasaan resmi,” tukas Agus Sudibyo.

"Ketika kedaruratan begitu sering didalilkan untuk melegitimasi langkah-langkah ekstra konstitusional, maka sulit untuk membedakan keadaan krisis dan keadaan normal, antara keberadaan hukum dan kekosongan hukum," lanjut dia.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

Agus menambahkan, dalam penelitiannya, rezim demokrasi tidak secara konsekuen menempatkan keadaan darurat sebagai momentum sejarah yang cukup sekali saja terjadi. Dalam kata lain, demokrasi hampir selalu lahir karena adanya keadaan darurat.

Karenanya, disertasi Agus justru mempertanyakan bagaimana hal ini bisa dihindari di Indonesia.

"Menggunakan istilah yang demokrasi ngetren di Indonesia saat ini, mengapa kedaruratan justru dilembagakan sehingga menjadi fenomena yang sistemik, struktural dan massif?” ucap dia.

Dia pun berharap, para penyelenggara negara tidak menyeleweng dari sistem demokrasi dalam meyelesaikan sebuah permasalahan. 

"Mari kembali ke koridor demokrasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam realitas penyelenggaraan kekuasaan, pelaksanaan pemerintahan maupun hubungan antar warga,” dia mengakhiri.