Projo Bersiap Jadi Partai Politik, Pembuktian Jokowi Masih Kuat?

Meutya Hafid: Golkar Segera Gelar Rapat Pleno Persiapkan Munas 2019

Golkar akan segera rapat pleno untuk mempersiapkan Musyawarah Nasional 2019. Hal ini disampaikan oleh Meutya Hafid.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 06 Jul 2019, 17:43 WIB

Diterbitkan 06 Jul 2019, 17:43 WIB

Didampingi Airlangga, Wapres Jusuf Kalla Hadiri Penutupan Munaslub Partai Golkar

Ketum Golkar Airlangga Hartarto mengibarkan panji Partai Golkar dalam penutupan Munaslub Partai Golkar di Jakarta, Rabu (20/12). Munaslub Golkar tadi pagi mengukuhkan Airlangga sebagai ketum menggantikan Setya Novanto. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Politisi Partai Golkar Meutya Hafid mengatakan, pihaknya akan segera menggelar rapat pleno persiapan Musyawarah Nasional 2019.

Namun, dia menampik rapat tersebut digelar dalam rangka mempercepat Munas Golkar dari Desember menjadi Agustus atau September 2019. Dia menuturkan, adanya jadwal untuk rapat pleno pasca pemilu, merupakan hal lumrah.

"Pleno pasti akan dilaksanakan, hanya kan memang sekarang fokusnya belum ke sana. Target Munas itu Desember," kata Meutya di Jakarta, Sabtu (6/7/2019).

Dia menegaskan, meski sudah ada sejumlah nama yang disebut-sebut mengisi jabatan Ketua Umum, sejauh ini belum ada pembahasan resmi soal itu. Apalagi bicara soal dukungan.

"Kita belum bicara Caketum (calon ketua umum) berikutnya," ungkap Meutya.

Desak

Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta DPP Partai Golkar segera menggelar rapat pleno penentuan Musyawarah Nasional (Munas) untuk pergantian ketua umum. Hal itu dikatakan Bamsoet untuk merespons surat dari Dewan Pembina Partai Golkar yang meminta DPP segera menggelar rapat pleno.

"Jadi jadwal Munas itu tidak bisa ditentukan oleh saya, Pak Airlangga, bukan orang per orang. Itu harus dilakukan melalui rapat, namanya rapat pleno," kata Bamsoet.

Bamsoet juga meminta DPP segera merespons surat dari Dewan Pembina serta menentukan setiap keputusan berdasarkan AD dan ART.

"Supaya tidak ada lagi kesimpangsiuran perbedaan perspektif pendapat yang diputuskan melalui mekanisme yang disediakan AD/ART," ucapnya.

Reporter: Yunita Amalia

Lanjutkan Membaca ↓