Lobi-Lobi Paket Ketua MPR, Ada Peluang Unsur DPD Masuk?

Liputan6.com, Jakarta - Wacana utak-atik paket kursi Ketua MPR RI untuk periode 2019-2014 terus menyeruak. Partai politik pun saling lobi. Namun tak hanya dari unsur Parpol, unsur perorangan juga berminat duduk di kursi Ketua MPR.

Kini, parpol pemenang pemilu malah terus melakukan lobi-lobi membentuk sistem paket.

Anggota MPR RI Fraksi Nasdem, Johnny G Plate mendukung penuh usulan paket untuk pimpinan MPR RI. Bahkan dia juga meminta DPD RI ikut serta memasukkan salah satu calon dalam paket pimpinan MPR nanti.

"Yang jelas, MPR itu harus terdiri dari DPR dan DPD. Dan DPD punya kewajiban apabila terjadi 2 paket atau lebih, harus ada nama calon anggotanya di paket-paket itu," kata Johnny di diskusi MPR RI bertajuk 'Membangun Koalisi Permanen di MPR', di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Menurutnya, NasDem sebagai salah satu partai pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin itu, juga meminta DPD agar menunjuk calon yang selaras denga koalisinya.

"Kita meminta Pak Nono Sampono (Wakil Ketua DPD RI) untuk menunjuk figur yang bisa selaras dengan kami. Bisa ideal dan sinkron," kata Johnny.

Kemudian, jika kader NasDem terpilih menjadi unsur pimpinan MPR, yang jelas akan mengamandemen beberapa poin di Undang-Undang Dasar (UUD) RI 1945.

"Kita perlu mengamandemen beberapa butir di UUD 45, terutama arah pembangunan negara yang harus punya kekuatan hukum yang kuat," ujar Johnny.

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono ikut bicara soal keterlibatan pihaknya dalam mengisi kursi pimpinan MPR RI.

Menurut dia, perebutan kursi MPR cukup menyedot perhatian dan memiliki keunikan setiap periodenya.

"Secara faktual, ada tiga lembaga di Indonesia yaitu DPR, MPR dan DPD. Ini sangat unik dan memang unik. Karena di negara lain tak seperti kita. Komponen negara juga ada tiga, yaitu teritori, rakyat dan pemerintah," ujar Nono.

Apalagi jika melihat konflik parpol yang memperebutkan kursi Ketua MPR RI. Dan Nono melihat peluang unsur DPD masuk di dalamnya. Saat ini pun beredar kabar, untuk mecairkan suasana konflik sebaiknya Ketua MPR RI diisi oleh unsur DPD.

"Di DPD tidak ada koalisi, kan berbasis wilayah. Meski ada wilayah Indonesia Barat, Tengah dan Timur, tapi mereka tetap mencair. Dalam konteks MPR, saya sangat setuju koalisi paling baik adalah koalisi kebangsaan. Tidak ada lagi pro kontra kebangsaan. Karena yang di hasilkan MPR adalah demi kebaikan DPR atau DPD. Misal menjaga NKRI tentang Sosialisasi 4 Pilar MPR," tegas Nono.