Mukernas PPP Rekomendasikan untuk Mempercepat Pergantian Ketua Umum

Liputan6.com, Jakarta - Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-4 PPP merekomendasikan DPP untuk mempercepat muktamar guna mencari ketua umum yang baru. Hingga kini, pucuk pimpinan PPP masih dijabat oleh Suharso Monoarfa sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

Selama berjalannya Mukernas, pembahasan kapan waktu akan digelarnya Muktamar menjadi isu yang paling sering dan membutuhkan waktu cukup lama dibahas oleh para peserta.

"Tentu bergantung pada pilkada yang akan digelar 2020, muswil (musyawarah wilayah) dan muscab (Musyawarah Cabang) dilakukan tiga bulan berturut-turut. Kemungkinan akan dilakukan setelah pilkada dan pelantikan kepala daerah," kata Suharso Monoarfa di Hotel Le Dian, Kota Serang, Banten, Sabtu (20/07/2019).

Sejumlah nama tokoh di luar PPP juga muncul sebagai calon ketua umum, sebut saja Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansah hingga yang terbaru nama Dirut Bulog Budi Waseso (Buwas). Nama terahir sempat ditolak kader muda PPP. Bahkan, Buwas sendiri juga menolaknya.

"Memang ada kabar burung masuk ke kami, ada yang ingin masuk dan memimpin PPP, tentu kami ada AD/ART dan rukun yang harus dipenuhi," terang Suharso.

Sebelum Muktamar PPP digelar, pengurus partai akan menggelar rapat internal penentuan dan mekanisme pelaksanaannya. Rapat tersebut akan membahas apakah akan menggelar muktamar luar biasa atau muktamar biasa untuk mengganti pucuk pimpinan di partai berlambang Kabah itu.

"Ada muktamar luar biasa maupun muktamar biasa. Esensi muktamar luar biasa, hanya melanjutkan hingga 2021. Kalau muktamar dipercepat maka kalendernya itu mundur," jelas Suharso.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Suharso Monoarfa ditetapkan sebagai Plt Ketua Umum PPP pada 16 Maret 2019, melalui rapat pengurus harian partai yang dihadiri oleh Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan, Majelis Pakar dan Mahkamah Partai.

Suharso menggantikan Romahurmuziy yang mengundurkan diri, setelah tersandung kasus jual beli jabatan di Kanwil Kemenag Jawa Timur dan harus berurusan dengan KPK.

"Isu muktamar memang menjadi isu yang paling seksi, kita partai yang siap dengan berbagai cuaca dan kami menanggapi berdasarkan AD/ART kami," pungkas Suharso.