3 Teguran Jokowi Saat Datangi Kantor PLN karena Listrik Jakarta Padam

Liputan6.com, Jakarta - Jakarta black out atau mati lampu total pada Minggu, 4 Agustus 2019. Mati lampu juga dialami wilayah Jabodetabek, Bandung, Banten, dan sekitarnya.

Tak hanya sebentar, mati lampu berlangsung selama berjam-jam. Wilayah Jakarta mulai padam pada pukul 11.30 WIB dan menyala secara berkala pada pukul 17.30 WIB.

Imbasnya, banyak pertokoan yang terpaksa harus menutup tokonya. Selain itu, moda transportasi umum seperti commuter line dan MRT juga terpaksa berhenti.

Menanggapi hal itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun menemui pihak PT PLN (Persero), Senin (5/8/2019). Berdasarkan pantauan, Jokowi yang mengenakan kemeja putih tiba di Kantor Pusat PLN, Jakarta pukul 08.45 WIB.

Dalam kesempatan itu, Jokowi meminta penjelasan dari direksi PT PLN Persero terkait padamnya listrik di hampir seluruh Pulau Jawa pada Minggu 4 Agustus 2019. Jokowi mengatakan bahwa pemadaman listrik sangat merugikan masyarakat.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyesalkan langkah PLN yang tidak sigap ketika listrik padam Minggu kemarin.

Berikut 3 teguran Jokowi saat menemui pihak PLN usai mati lampu massal dihimpun Liputan6.com:

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Jokowi datang ke Kantor Pusat PLN didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Sementara dari pihak PLN tampak, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani dan para jajaran direksi lainnya.

Jokowi mengatakan bahwa pemadaman listrik sangat merugikan masyarakat. "Saya tahu ini tidak hanya bisa merusak reputasi PLN, namun banyak hal di luar PLN terutama konsumen sangat dirugikan," ucap Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut matinya aliran listrik di Jabodetabek dan sekitarnya juga membuat pelayanan transportasi umum menjadi terganggu.

"Pelayanan transportasi umum sangat berbahaya sekali, MRT misalnya. Oleh sebab itu pagi hari ini saya ingin mendengar langsung, tolong disampaikan yang simpel-simpel saja," kata dia.

"Kemudian kalau ada hal yang kurang ya blak blakan saja. Sehingga bisa diselesaikan dan tidak terjadi lagi untuk masa-masa yang akan datang," sambung Jokowi.

Menurut Jokowi, sebagai perusahaan besar semestinya PLN punya tata kelola risiko yang baik.

"Ada tata kelola risiko-risiko yang dihadapi, dengan manajemen besar, tentu saja ada kontijensi plan, back up plan. Pertanyaan saya, kenapa itu tidak bekerja dengan cepat dan baik," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, peristiwa listrik padam sebenarnya pernah terjadi pada 2002 silam, terutama di Jawa dan Bali. Seharusnya, kata Jokowi, PLN bisa mencegah hal serupa terjadi.

"Saya tahu peristiwa seperti ini pernah kejadian pada 2002, untuk Jawa dan Bali. Mestinya itu bisa dipakai sebuah pelajaran kita bersama, jangan sampai kejadian itu terjadi lagi," ucap Jokowi.

Presiden Jokowi tidak puas mendengar penjelasan yang panjang lebar dari Plt Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani terkait peristiwa pemadaman listrik di hampir seluruh Pulau Jawa.

Kepada Jokowi, Inten menyampaikan bahwa penyebab listrik padam lantaran gangguan transmisi Ungaran dan Pemalang 500 kV.

"Pejelasannya panjang sekali. Pertanyaan saya, bapak, ibu semuanya ini kan orang pinter-pinter, apalagi urusan listrik dan sudah bertahun-tahun. Kok tahu-tahu drop itu, artinya pekerjaan yang ada tidak dihitung, tidak dikalkulasi," ujar Jokowi.

Menanggapi pertanyaan Jokowi, Sripeni lalu memberikan penjelasan teknis yang menyebabkan gangguan ini tidak terantisipasi. Sripeni menyebut, sistem kelistrikan di Jawa-Bali terdapat dua sistem, yaitu sistem utara dan selatan.

Jokowi kemudian meminta PT PLN Persero untuk segera memperbaiki kerusakan secepatnya. Dia tak ingin peristiwa listrik mati yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Jawa terulang kembali.

"Yang paling penting saya minta perbaiki secepat-cepatnya. Yang memang dari beberapa wilayah yang belum hidup segera dikejar dengan cara apa pun agar segera bisa hidup kembali," ucap Jokowi.

Usai mengatakan hal tersebut, Jokowi pun langsung pergi meninggalkan Kantor PLN.

(Reynaldi Hasan)