HEADLINE: Prediksi Menteri Muda di Kabinet Jokowi, Siapa Masuk Bursa?

Liputan6.com, Jakarta - Siapa saja sosok menteri pendamping Jokowi lima tahun mendatang, masih misterius hingga saat ini. Sejumlah nama mencuat, baik dari kalangan parpol maupun nonparpol. Namun, itu masih sebatas rumor dan tidak terjamin kevalidannya.  

Sedikit gambaran menteri mulai terkuak kala Jokowi berbincang dengan awak media di Istana, Rabu 14 Agustus 2019. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan, menteri kabinet baru akan terdiri 45 persen parpol dan 55 persen profesional. Tak hanya itu, dia juga menyebut sejumlah anak muda akan masuk line up menterinya.

"Yang jelas di bawah 30 tahun ada, di bawah 35 tahun juga ada," ucap dia. 

Sejumlah nama pun tokoh muda pun mencuat. Dari parpol misalnya, nama-nama seperti Agus Harimurti Yudhoyono (41 tahun), Angela Tanoesoedibjo (32 tahun) dan Prananda Paloh (30 tahun) muncul. Sedangkan dari nonparpol ada nama CEO Bukalapak Ahmad Zaky (32 tahun), bos Gojek Nadiem Makarim (35 tahun), Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak (35 tahun).

Sekjen Nasdem Johnny G Plate menyatakan, pihaknya menetapkan kompetensi tinggi terkait sosok menteri yang disodorkan ke Jokowi. Termasuk sosok muda yang diajukan menjadi menteri.

"Bukan asal muda. Pertimbangan kami adalah profesionalisme. Nasdem yang senior banyak, yang muda banyak, profesional banyak," ujarnya di Jakarta, Kamis (15/8/2019).

Jhonny enggan menyebut siapa sosok muda kadernya yang layak menjadi menteri Jokowi. Termasuk juga dengan figur Prananda Paloh yang disebut-sebut masuk daftar menteri muda Jokowi.

"Enggak perlu (sebut nama), nanti dikutip," katanya.

"Biar Pak Jokowi saja nanti yang menentukan. Jaga dong adab politik," sambungnya.

Terkait Prananda, Johnny menyatakan sudah ada warning dari Ketua Umum Nasdem Surya Paloh agar dia fokus di DPR dulu dan tidak jadi menteri.

Sebelumnya, Surya Paloh memastikan, tidak akan  memberikan restu Prananda Paloh menjadi menterinya Jokowi.  

"Prananda anak saya, dia sih gagah tapi kurang cocok jadi menteri. Kalau Nanda mau ya silakan saja," katanya di Kampus Universitas Indonesia (UI), Salemba, Jakarta Pusat, Rabu 14 Agustus 2019.

Menurut Surya, Prananda masih terbilang terlalu muda untuk menjabat sebagai seorang menteri.

"Biar dia lebih berproses. Itu kan pandangan saya, kalau Nanda mau ya silakan saja. Biar fokus untuk di dewan dulu," ujarnya.

Surya mengaku belum mendengar siapa nama-nama menteri yang dipilih Jokowi. Namun, dia tak mempermasalahkan tersebut.

"Apapun bentuknya, mau 25 persen, mau 35 persen itu hak prerogatif presiden," kata Surya.

Sementara itu, Wasekjen DPP Partai Golkar Maman Abdurrahman mengaku sepakat agar anak muda diberi panggung di kabinet Jokowi mendatang. 

"Sudah waktunya yang muda diberi kepercayaan menjadi menteri," ungkapnya.

Maman mengatakan, tantangan global ke depan sangat dinamis. Perubahan berlangsung cepat dan luar biasa. Itu sebabnya dibutuhkan sosok muda yang berani ambil risiko.

"Tapi tetap harus terukur dan memiliki keberanian untuk inovasi baru," ujarnya.

Golkar sendiri, sambung dia, memiliki banyak figur muda yang layak diplot menjadi menteri Jokowi lima tahun ke depan.

"Golkar memiliki cukup banyak kader potensial muda dengan jam terbang tinggi," jelasnya.

Hanya, Maman enggan membeber nama-nama kader muda Golkar yang dianggapnya layak jadi menteri Jokowi.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku menerima keputusan Jokowi soal komposisi kabinet di periode kedua yang akan didominasi kalangan profesional. Airlangga menyerahkan hal tersebut ke Jokowi.

"Kabinet itu hak prerogatifnya presiden," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (15/8/2019).

Airlangga tak banyak berkomentar terkait jatah menteri yang diberikan Jokowi untuk partai politik pengusungnya. Dia menyebut, jatah 45 persen kursi untuk parpol hampir sama dengan periode Jokowi-JK.

"Ya itu kan mengacu mirip dengan periode sekarang," ujar Airlangga.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani punya pandangan lain soal menteri muda. Menurutnya, Jokowi memang ingin menciptakan regenerasi kepemimpinan nasional.

"Jadi ya sepanjang sosok muda yang matang, berintegritas dan kapabel, harus kita sambut baik," katanya saat dihubungi, Kamis (15/8/2019).

Terkait siapa saja politikus muda yang akan dipilih Jokowi sebagai menteri, Arsul mengaku belum mengetahui namanya, namun kemungkinan dari kalangan pengusaha start up.

"Wah enggak tahu siapa orangnya, tapi yang jelas pasti anak muda berprestasi, bisa dari kalangan start up," kata dia.

Dia berharap, komposisi menteri yang ada tidak  mengurangi jatah kursi menteri untuk partainya. Jatah kursi menteri untuk PPP harus lebih banyak dari periode sekarang. 

Direktur Riset Populi Center Usep S Ahyat menyatakan, sejumlah nama tokoh-tokoh muda yang beredar saat ini, layak masuk list kabinet baru Jokowi. Hanya, dia mewanti-wanti hendaknya Jokowi hati-hati menunjuk menteri muda di kabinetnya.

"Bukan berarti tidak setuju, kabinet muda dipertimbangkan karena fresh dianggap punya gagasan baru. Tapi harus diperhatikan bahwa mereka akan memimpin kementerian yang di situ banyak senior, yang dari sisi pengalaman lebih banyak," ujarn Usep kepada Liputan6.com, Kamis (15/8/2019).

Itu sebabnya, dia berharap agar Jokowi tidak menempatkan sosok-sosok muda di jabatan menteri yang strategis, seperti misalnya Kementerian Dalam Negeri.

"Mungkin bisa di kementerian olahraga. Apabila tetap ditaruh yang vital harus hati-hati juga dihitung secara sangat matang," jelasnya.

Dia menyatakan, seorang menteri tidak hanya sekedar proefesional dalam bidangnya tapi juga menguasai secara keilmuan dan gagasan segar. Harus punya pengalaman, berprestasi, dan punya penemuan baru.

"Terutama yang berhubungan dengan kreativitas yang tidak didapati dari sosok yang sepuh," tambahnya.

Usep menambahkan, sosok muda memang perlu diberi porsi di kabinet baru Jokowi. Populasi usia muda yang mencapai 50 persen dari total demografi saat ini, menjadi potensi untuk memunculkan kreativitas.

"Dunia digital yang sangat pesat perkembangannya. Mungkin untuk mengakomodasi itu," ujarnya.

Terpisah, pengamat komunikasi politik CSIS Arya Fernandes menyatakan, penunjukkan menteri muda akan menjadi persoalan sendiri bagi Jokowi. Menurutnya, mencari anak muda berpengalaman memimpin di bawah 30 tahun jelas bukan hal mudah.

"Saya tidak tahu siapa anak muda yang pantas untuk ini. Tapi yang jelas tantangan pemerintahan ke depan tidak mudah," ujarnya, Kamis (15/8/2019).

Menurutnya, menjadi menteri tidak hanya menghadapi tantangan di internal seperti birokrasi, senioritas di kementerian. Tapi juga menghadapi tantangan di eksternal.

"Tantangan eksternal itu bagaimana berkomunikasi dengan DPR. Dalam proses pengajuan RAPBN atau anggaran kementerian bagaimana dia berhubungan dengan DPR terkait kapasitas sebagai lembaga kontrol. Nah, itu hanya mungkin dilakukan oleh anak muda yang punya pengalaman, jaringan politik, pengalaman memimpin," sambungnya.

Arya menambahkan menteri muda akan jadi petaka bila diserahkan kepada sosok yang tidak berpengalaman dan hanya mengandalkan sosok muda yang populer.

"Saya kira akan jadi perjudian besar kalau pos menteri diberikan kepada mereka yang belum berpengalaman. Apalagi jika itu adalah pos kementerian vital," sambungnya.

"Kayak olah raga, gimana dia ngurus PON, SEA Games, PSSI, dan KONI kalau belum punya pengalaman di organisasi. Bisa celaka 12," pungkasnya.

Meski belum secara resmi, angin dukungan Partai Demokrat ke Jokowi-Ma'ruf hanya tinggal menunggu waktu. Sinyal dari sejumlah petinggi menunjukkan bahwa partai berlambang mercy ini akan merapat ke pemerintahan.

Tak heran, perbincangan pun mengarah pada jatah menteri dan siapa sosok kader Demokrat yang akan dipilih atau disorong menjadi menteri. Nama pun mengerucut pada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Mantan cagub DKI Jakarta itu dianggap sebagai figur muda dan cekatan, sesuai dengan kriteria menteri yang dinginkan Jokowi.

Sinyal makin kuat dengan langkah AHY yang kerap wara-wiri ke istana bertemu empat mata dengan Jokowi seusai pilpres 2019. AHY masuk bagian menteri Jokowi seakan tinggal ketok palu.

Wasekjen Partai Demokrat Putu Supadma menilai, AHY sangat layak masuk daftar menteri muda Jokowi. Dengan pengalaman di militer selama 16 tahunan dan berbagai kegiatan membantu rakyat mengunjungi negeri, Ketua Kogasma Demokrat itu dinilai tepat jika didaulat menjadi Menteri Sosial.

"Secara khusus Jokowi telah bertemu AHY di Istana. Tentu jawabannya hanya Bapak Jokowi dan AHY yang tahu untuk posisi menteri AHY," ucap Putu, Rabu 14 Agustus 2019.

Dia memahami menteri adalah hak prerogatif presiden. Namun, nama AHY yang paling siap, jika Demokrat mendapatkan jatah menteri.

"Kader kita yang terbaik adalah AHY. Dan tentu secara demokratis, seluruh kader setuju Mas AHY menjadi panglima Demokrat dalam bersinergi membangun Indonesia," katanya.

Tanggapan berbeda dilontarkan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan. Dia menegaskan, meski sudah santer beredar nama AHY masuk daftar menteri, pihaknya tidak pernah menyodorkan nama ke Jokowi.

"Kita lihat saja nanti. Kita tidak pernah sodorkan nama atau posisi karena kita tahu arti hak prerogatif," ujarnya, Kamis (15/8/2019).

Syarief sepakat dengan adanya menteri muda di kabinet mendatang. Dia pun berharap menteri muda yang dipilih Jokowi nantinya sesuai dengan ekspektasi.

"Tapi kalau kemudaan perlu mendapatkan sedikit pengalaman dulu lah," jelasnya.

Syarief mengapresiasi Jokowi yang sudah memposisikan dirinya sebagai pemegang hak prerogatif dalam menentukan menteri kabinetnya.

"Mudah-mudahan kabinet yang tersusun mendapat respons positif dari setiap pihak," ujarnya.

Dia menilai, langkah Jokowi memberi porsi lebih untuk kalangan profesional juga patut diapresiasi.  Memasuki periode kedua kepemimpinannya, Jokowi sudah seharusnya mementingkan prestasi daripada mengakomodasi kepentingan partai.

"Tapi jangan lupa di beberapa partai banyak juga yang profesional dan bagus. Di samping dia orang partai juga dikenal sebagai profesional, jadi bisa lebih maksimal," ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf menegaskan, partainya akan tetap mendukung Jokowi meskipun Demokrat tidak mendapatkan jatah kursi menteri.

"Saya kira bukan masalah menteri atau tidak menteri. Tapi ketika kita sudah menyatakan kita bersama pemerintah, apapun keputusan pemerintah, akan kita hargai," kata Nurhayati di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/8/2019).

Menurutnya selama ini Demokrat tidak pernah menyodorkan kadernya untuk jadi menteri. Sehingga, tak masalah jika tak dapat jatah menteri.

"Jadi kita bukan masalah dapat atau tidak dapat kursi, selama ini Demokrat tidak pernah menyodor-nyodorkan menteri juga," sambungnya.