Liputan6.com, Jakarta - Ketua Lembaga Masyarakat Adat Tanah Papua , Lenis Kagoya, berharap penyebar konten pemicu kerusuhan di Manokwari, Papua Barat segera ditangkap aparat penegak hukum. Diduga kerusuhan itu dipicu peristiwa di Surabaya dan Malang, Jawa Timur.
"Kejadian di Surabaya dan Malang, siapa yang bicara kasar, siapa yang usir (masyarakat Papua) pulang, siapa yang lempar bendera harus dibawa ke ranah hukum," ujar Lenis di Kawasan Slipi, Jakarta Barat, Senin (19/8/2019).
Menurut Lenis, masyarakat Papua hanya ingin dihargai dan dianggap bagian dari bangsa Indonesia.
Advertisement
"Masyarakat Papua dibutuhkan menghargai. Orang Papua ada di Jakarta, ada di Aceh, Malang, dia tetap anak bangsa. Kita anak bangsa wajib melindungi," kata Staf Khusus Presiden untuk Papua itu.
Dia mengimbau kepada masyarakat Papua yang tengah berdemo di Manokwari untuk tidak kembali membakar fasilitas umum.
"Kepada masyarakat Papua, boleh saja menyampaikan aspirasi, tapi jangan sekali-kali kita membakar fasilitas, kantor, apalagi fasilitas umum, seperti kita membakar rumah sendiri. Saya merasa menyesal (ada yang) membakar kantor DPD," kata Lenis.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Bentuk Tim Khusus
Gubernur Papua Lukas Enembe akan membentuk tim untuk menyelidiki kasus yang melibatkan mahasiswa Papua di Surabaya, Malang, dan Semarang. Peristiwa di tiga daerah itu diduga memicu kerusuhan di Manokwari, Papua Barat dan Jayapura, Papua.
"Kami membentuk tim untuk melihat keadaan mereka di Surabaya, Malang, dan Semarang dari kejadian itu. Kami akan berangkat besok, yakni Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, DPRP, MRP, Polda, dan Kodam. Apakah mereka akan dipulangkan atau bagaimana, kami akan lihat," jelas Lukas di Kota Jayapura, dalam keterangan pers, Minggu malam, (18/8/2019)
Menurut Lukas, pihak Pemprov Papua merasa prihatin dengan insiden yang mengakibat adanya penangkapan atau pengosongan asrama mahasiswa Papua di Kota Surabaya oleh aparat keamanan.
Mahasiswa Papua Terlibat Bentrok dengan Warga di Malang2 Lulusan Selandia Baru Ini Jadi Pilot Wanita Pertama di Garuda dari Papua Barat
Lukas juga mengatakan, Pemprov Papua menghargai tindakan yang dilakukan aparat keamanan secara proporsional, profesional, dan berkeadilan sehingga tak melakukan pembiaran atas tindakan main hakim sendiri oleh kelompok atau ormas yang dapat melukai hati masyarakat Papua.
"Hindari tindakan mengganggu represif yang dapat timbulkan korban jiwa, kegaduhan politik dan rasa nasionalisme sesama anak bangsa," jelasnya.
Menurut Lukas, Provinsi Papua merupakan wilayah Republik Indonesia yang dikenal sebagai miniatur Indonesia, sesungguhnya yang mengusung Bhinneka Tunggal Ika. Penduduk Papua beragam, multietnis, multiagama, dan multibudaya yang hidup secara berdampingan.
"Masyarakat asli Papua menyambut baik dan memperlakukan masyarakat non-Papua secara terhormat dan sejajar. Sehingga kami berharap kehadiran masyarakat Papua di berbagai wilayah yang ada di Indonesia harus juga diperlakukan sama," terang Lukas.
Lukas juga mengatakan, hal ini merupakan komitmen bersama sebagai anak bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang damai, berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan beretika secara budaya.
Advertisement