Rusuh Manokwari, Mendagri Minta Kepala Daerah Tahan Diri Tak Timbulkan Emosi Warga

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta kepala daerah menahan diri agar pemerintah daerah menahan diri tak mengeluarkan pernyataan yang memimbulkan emosi warga. Hal ini dikatakan Tjahjo usai terjadinya kerusuhan di Wanokwari, Papua Barat.

"Kami meminta kepada para pejabat, baik Gubernur, Bupati, Wali Kota maupun perangkat untuk menahan diri. Tidak terlalu mengumbar berbagai pernyataan yang bisa menimbulkan emosi warganya. Apapun kepala daerah, tokoh masyarakat, pejabat itu adalah panutan masyarakat," kata Tjahjo di Jakarta, Senin (19/8/2019).

Tjahjo juga mengatakan, pihaknya sudah membentuk tim monitoring sejak awal ada pernyataan dari pemerintah Malang dan apa yang terjadi di Jawa Timur.

"Terus memonitor dengan Kesbangpol, Dirjen Polpum kami koordinasi dengan Forkompinda," kata dia.

Dia pun mendukung upaya Gubernur Papua Barat termasuk Gubernur Papua dan Jatim untuk duduk bersama membentuk tim.

"Yang semula kita akan panggil ke Jakarta, tapi kita minta kepada Gubernur Papua untuk kembali ke tempat dulu. Untuk menenangkan. Kita cari momen yang tepat dulu. Untuk setidaknya menyelesaikan masalah yang ada," jelas Tjahjo.

Selain itu, masih kata dia, pihaknya mengapresiasi aparat keamanan, khususnya kepolisian di back up TNI, sudah proaktif untuk meredam situasi di Manokwari.

"Saya kira ini adalah sesuatu hal yang dipicu atas adanya pernyataan yang perlu digali lagi. Kami terus bentuk tim di Polpum, memonitor. Kami minta kesbangpol kami untuk terus koordinasi dengan TNI/ Polri. Dengan melibatkan tokoh adat dan masyarakat yang ada di Papua dan Papua Barat," ungkap Tjahjo.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Intinya, kata dia, pihaknya minta kepada para kepala daerah dan pejabat untuk menahan diri. Selain itu, menurut politisi PDIP ini, juga sudah mengontak pihak Pemda di Manokwari agar jangan menghentikan aktivitasnya.

"Kami udah kontak dengan pemda. Melayani masyarakat tidak boleh berhenti. Saya kira jalan. Jadi seluruh aparatur provinsi, kota maupun kabupaten jalan, sampai tingkat kecamatan, sampai distrik jalan. Enggak ada masalah. Kata mereka hanya kejadian di kotanya saja. Tidak menganggu aktivitas masyarakat," jelas Tjahjo.

"Kami terus monitor. Dengan video conference dengan kesbangpol setempat. Kami memastikan tata kelola pemerintahan tetap jalan. Kami monitor langsung dengan kesbangpol setempat. Jangan sampai ada yang tidak melayani masyarakat. ASN kami juga minta untuk tidak ikut demo," pungkasnya.