HEADLINE: Elite Parpol di Pelantikan Presiden 2019, Tak Sekadar Menyejukkan Tapi Merekatkan

Liputan6.com, Jakarta - Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berkeliling menemui para elite politik untuk menyerahkan undangan pelantikan presiden dan wakil presiden. Pada Jumat, 11 Oktober 2019 malam, misalnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo dan rombongannya datang menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk menyerahkan undangan.

Bamsoet sapaan akrab Bambang Soesatyo mengungkapkan, kesediaan Prabowo hadir dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, 20 Oktober 2019 mendatang.

"Beliau juga mengatakan tidak diundang pun beliau akan hadir. Beliau ingin menunjukkan persatuan. Bersatu itu keren, kata Pak Prabowo," ucap Bamsoet di kediaman Prabowo, Jakarta Selatan, Jumat (11/10/2019).

Tak hanya Prabowo, semua pimpinan politik yang diundang MPR pun menyatakan kesediaannya untuk hadir di pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden.

Wakil Ketua MPR dari PKB Jazilul Fawaid mengatakan, kedatangan MPR ke semua elite politik untuk menyerahkan undangan pelantikan presiden secara langsung sebagai penghargaan kepada para tokoh yang sudah memberikan pandangan dan pikiran kepada negara. Serta MPR juga membutuhkan masukan mengenai amandemen UUD 1945.

Selain itu, kata Jazilul, MPR berharap kedatangan elite politik ke pelantikan presiden dapat memberikan kesejukan kepada para pendukung kedua kubu saat Pilpres 2019. Sebab, kata dia, MPR juga bertugas sebagai perekat kebangsaan.

"Bukan sekadar rekonsiliasi pilpres tapi perekat kebangsaan. Cara merekatkannya dengan mendekatkan satu dan lainnya. Mendekatkan visi, karena masing-masing tokoh memiliki pandangan," ujar Jazilul kepada Liputan6.com di Jakarta, Jumat, 18 Oktober 2019.

Menurut Jazilul, pertemuan Jokowi dan Prabowo juga bertujuan memberikan sinyal pada masyarakat bahwa pilpres sudah selesai.

"Saatnya bersama membangun termasuk dengan Pak Prabowo. Menurut saya itu signal yang bagus, kami juga menyatakan salut kepada keduanya," tandas Jazilul.

Direktur Saiful Mujani Research Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas menilai kesediaan para elit politik untuk menghadiri pelantikan presiden dan wakil presiden adalah sebagai bentuk penghargaan atas undangan MPR. Serta, kata dia, apresiasi pada tradisi dan peristiwa sejarah.

"Kesediaan tokoh-tokoh untuk hadir bukan soal rekonsiliasi. Itu adalah bentuk apresiasi pada tradisi dan peristiwa sejarah penting bangsa Indonesia," kata Sirojudin kepada Liputan6.com di Jakarta, Jumat (18/10/2019.

Sebab, kata dia, sebenarnya rekonsiliasi antartokoh politik yang berseteru saat Pilpres 2019 sudah lama terjadi.

"Mereka sudah rekonsiliasi dari jauh-jauh hari," kata dia.

Rekonsiliasi ini, kata Sirojudin, sangat baik untuk mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin ke depan. "Para pemimpin fokus pada upaya menjawab tantangan-tantangan besar kebangsaan," kata dia.

Sementara, Peneliti dan pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai kesediaan elite politik datang ke pelantikan presiden dan wakil presiden adalah hal yang biasa.

"Kehadiran beberapa elite misalnya di pelantikan itu ya itu hal normal aja dalam politik. Bukan sesuatu yang luar biasa dan bisa dicari-carikan pembenaran bahwa ini rekonsiliasi politik," kata Arya kepada Liputan6.com di Jakarta.

Menurutnya, jika elite partai politik datang ke pelantikan presiden dan berkoalisi bukan berarti rekonsiliasi sudah selesai.

"Itu rekonsiliasi di tingkat elitenya. Dan elite kita memang gampang sekali berubah-ubah, tapi di publik bagaimana, apa sumbangan elite-elite itu bagi publik?" ujar dia.

Menurut Arya, rekonsiliasi dengan berkoalisi bersama parpol yang berseberangan justru membuat pemerintahan Jokowi rapuh.

"Sebab basis pembentukan koalisinya enggak jelas, apakah kesamaan platform, apakah kesamaan dukungan di partai, model-model akomodasinya terlalu besar. Nah, kerapuhan itu bisa saja membuat gesekan di internal," ujar dia.

Saksikan Video Pilihan berikut Ini:

Jokowi dan Prabowo kembali bertemu sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden. Dalam pertemuan itu, Jokowi dan Prabowo tampak mesra saat keduanya bertemu di Istana Merdeka pada Jumat, 11 Oktober 2019.

Keduanya pamer kemesraan setelah berbincang 45 menit di ruang Jepara. Senyum merekah dari wajah Jokowi dan Prabowo.

Jokowi mengaku membahas sejumlah hal dengan Prabowo yaitu, soal ekonomi, ibu kota baru, dan masalah koalisi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku membahas banyak soal kemungkinan Partai Gerindra masuk koalisi pemerintah.

Prabowo menyatakan siap membantu pemerintahan Jokowi 5 tahun ke depan.

Sehari setelah pertemuan itu, Prabowo mengumpulkan kader Gerindra di Hambalang. Di sana, Prabowo meyakinkan kadernya untuk mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Untuk mewujudkan kerjasama itu, Prabowo menyerahkan konsepsi berjudul "big push" atau "dorongan besar" untuk ekonomi Indonesia terkait ketahanan pangan, energi, dan pertahanan-keamanan kepada Jokowi.

Juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan Prabowo mempersilakan Jokowi menggunakan konsep tersebut dengan atau tanpa melibatkan ia dan Gerindra.

"Prabowo dan Gerindra mempersilakan namun bila tidak kami akan tetap bekerja sama untuk kepentingan NKRI," kata Dahnil menirukan Prabowo.

Selain itu, Prabowo memutuskan untuk tetap menjaga kerukunan kehidupan berbangsa dan bernegara, bersilaturahim, dan berkomunikasi untuk musyawarah mufakat.

Wakil Ketua Umum Gerindra, Edhy Prabowo menyebut Jokowi menerima dengan positif gagasan Gerindra terkait ketahanan pangan, energi, sumber daya, keamanan dan pertahanan. Namun, Edhy tidak menjawab tegas apakah betul Gerindra dipastikan mendapatkan kursi menteri pertanian oleh Jokowi.

Edhy menyebut, Gerindra tahu posisi sebagai partai yang kalah dalam Pilpres 2019.

"Pak Prabowo saya yakin sangat tahu posisinya gimana dan beliau selalu menyampaikan kalau memang diajak di dalam siap, kalau pun memang di luar juga tidak masalah, kami juga siap sebagai penyeimbang untuk menyuarakan apa yang kami selama ini lontarkan, gagasan-gagasan kami kepada publik," ucap Ketua Fraksi Gerindra DPR itu.

Meski demikian, Prabowo sudah mempersiapkan Edhy Prabowo sebagai kandidat calon menteri Jokowi.

Direktur Saiful Mujani Research Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas menilai konsep ekonomi yang diserahkan Prabowo ke Jokowi cukup baik. Secara khusus, kata dia, Jokowi bisa mengambil beberapa konsep kebijakan di sektor pertanian dan peningkatan produksi pangan.

"Usulan Gerindra soal ini terkait dengan manajemen dan realokasi lahan. Tentu itu mengandaikan pemerintah bisa menarik investasi yang cukup besar untuk menyiapkan lahan-lahan yang sementara ini kurang produktif menjadi lahan pertanian tanaman pangan," kata dia kepada Liputan6.com. 

Konsep ini, kata dia, bisa dijalankan oleh pemerintahan Jokowi jika memiliki keinginan politik dan strategi ekonomi yang kuat. "Terlepas apakah Gerindra masuk koalisi Jokowi atau tidak," tandas Sirojudin.

Sementara, Peneliti dan pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes justru berpendapat lain. Bergabungnya Gerindra dan partai pendukungnya dengan Jokowi justru buruk bagi demokrasi. Bukan berarti, kata Arya, koalisi gemuk menunjukkan rekonsiliasi. 

"Koalisi gemuk punya banyak kepentingan dan punya banyak persoalan," kata Arya kepada Liputan6.com.

Misalnya, kata dia, jalur komunikasinya jadi lebih panjang, friksi di internal juga bakal banyak terjadi. "Nggak jaminan juga kebijakan-kebijakan pemerintah akan disetujui oleh parlemen dengan koalisi yang gemuk ini," kata tandas Arya.

Berbagai persiapan telah dilakukan Sekretariat MPR jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di Gedung MPR/DPR/DPD RI Senayan, Jakarta Pusat, 20 Oktober nanti.

Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ma'ruf Cahyono mengatakan rangkaian acara pelantikan yang digelar dalam sidang paripurna MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta itu akan dimulai pukul 14.30 WIB.

"Rundown yang terakhir dimulai pukul 14.30 ya," kata Ma’ruf di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (18/10/2019).

Presiden Jokowi ingin agar pelantikan presiden dilakukan dengan sederhana dan khidmat. Hal ini disampaikan Jokowi usai membahas soal pelantikan dengan Pimpinan MPR.

"Saya menyampaikan bahwa penyelenggaraan upacara dan perayaan di dalam pelantikan dilakukan sederhana saja, tapi juga tanpa mengurangi kekhidmatan acara itu. Saya rasa itu yang kami sampaikan," kata Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Ketua MPR Bambang Soesatyo sebelumnya mengatakan sejumlah tamu negara sahabat, khususnya ASEAN telah dipastikan hadir dalam pelantikan Jokowi-Ma'ruf sebagai presiden dan wakil presiden. Termasuk, PM Australia Scott Morrison dan Wakil Perdana Menteri China Liu He.

"Mudah-mudahan kepala-kepala negara, kepala pemerintahan, utusan khusus seluruh negara-negara maju (datang ke pelantikan). China mengutus wakil perdana menteri, beberapa negara konfirmasi (hadir)," jelasnya.

Dia menuturkan aparat keamanan siap melakukan pengamanan ketat terhadap tamu-tamu negara.

"Pasti, karena sesuai dengan protap yang dimiliki pihak keamanan Polri maupun TNI, pengamanan tamu-tamu negara kita dijamin begitu menginjakkan kaki di Tanah Air kita dan kembali ke tanah mereka selamat," tutur Bamsoet.

Rundown Acara Pelantikan

Sementara, pada rundown sidang paripurna MPR pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang diterima, acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya tepat pada pukul 14.30 WIB.

Kemudian, Ketua MPR Bambang Soesatyo akan memimpin ritual mengheningkan cipta dan setelahnya langsung membuka sidang paripurna MPR.

Acara dilanjutkan pembacaan Keputusan KPU oleh Pimpinan MPR. Kemudian pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden serta penandatanganan berita acara pelantikan dan penyerahan berita acara pelantikan oleh pimpinan MPR.

Acara selanjutnya adalah pertukaran tempat duduk wakil presiden, dari Jusuf Kalla ke Ma'ruf Amin. Setelahnya, Presiden Jokowi akan membacakan pidato sebagai presiden periode 2019-2024.

Usai pembacaan pidato presiden, pimpinan MPR melanjutkan sidang paripurna dan diakhiri dengan pembacaan doa sebelum sidang paripurna ditutup.

Berikut rangkaian acara pelantikan Jokowi-Ma'ruf:

14.30 WIB Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

14.33 WIB Mengheningkan Cipta dipimpin Ketua MPR

14.36 WIB Pembukaan Sidang Paripurna MPR oleh Ketua MPR, dilanjut Pembacaan Keputusan KPU oleh Pimpinan MPR

14.56 WIB Pengucapan Sumpah Presiden

14.58 WIB Pengucapan Sumpah Wakil Presiden

15.00 WIB Penandatanganan Berita Acara Pelantikan

15.05 WIB Penyerahan Berita Acara Pelantikan oleh Pimpinan MPR (Menuju tempat duduk: pertukaran tempat duduk Wakil Presiden)

15.07 WIB Pimpinan MPR melanjutkan memimpin Sidang Paripurna MPR

15.12 WIB Pidato Presiden

15.30 WIB Pimpinan MPR melanjutkan memimpin Sidang Paripurna MPR

15.35 WIB Pembacaan Doa

15.40 WIB Penutupan Sidang Paripurna MPR oleh Ketua MPR

15.45 WIB Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

15.48 WIB Sidang Paripurna MPR selesai.