Hari Toleransi Internasional, PBNU: Tak Ada Toleransi Tanpa Semangat Memberi

Liputan6.com, Jakarta - Setiap tanggal 16 November diperingati sebagai Hari Toleransi Internasional atau International Day for Tolerance. Ketua Pengurus Besar  Nahdlatul Ulama ([PBNU] (4109247 "")), Marsudi Syuhud menyatakan tidak akan ada toleransi kalau tidak ada semangat memberi, moderasi dan rekonsiliasi.

"Tidak akan ada toleransi kalau tidak ada semangat memberi. (Saat ini) yang membuat resah, gaduh, karena adanya semangat meminta dan memaksa," katanya saat dihubungi Liputan6.com, Sabtu (16/11/2019).

Menurut Marsudi, toleransi adalah menurunkan egonya demi situasi yang nyaman, aman, dan bertemunya paham yang sama.

"Jika masih ada menang-menangan dalam mempertahankan pendapat yang khilafiyah maka temunya adalah radikal. Radikal muncul karena tidak mempunyai semangat memberi. Beri senyum bagi yang butuh senyum, beri pendapat bagi yang butuh pendapat, beri ruang dalam hal apa pun," ujarnya.

Senada dengan Marsudi, Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor), Yaqut Cholil Quomas menyatakan hari toleransi dapat dijadikan pengingat kembali bahwa toleransi adalah sumber bagi kehidupan yang adil dan beradab.

"Toleransi itu energi bagi kehidupan yang lebih adil dan beradab. Toleransi berarti menghormati perbedaan yang niscaya," katanya. 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

GP Ansor berharap, toleransi di Indonesia tidak hanya menjadi jargon saja tanpa ada tindakan nyata. "Jangan hanya jargon, slogan atau tema-tema seminar dan diskusi saja. Tetapi benar dipraktikkan dalam hidup sehari-hari," ucapnya.

Yaqut mengakui masih ada catatan intoleranis di Indonesia, seperti kasus penghentian ibadah umat Hindu di Bnatul, DIY. Ia berharap pemerintah mengambil peran sebagai penengah.

"Pada kasus tertentu, toleransi di negeri ini memang mengkuatirkan. Seperti kasus di Bantul itu, pelarangan ibadah dan mendirikan tempat peribadatan, ini menjadi catatan tebal bagaimana toleransi masih belum sepenuhnya dipraktekkan. Orang merasa keimanannya akan terganggu jika ada orang lain yang berbeda keimanan menjalankan keyakinannya. Pemerintah harus mengambil peran sebagai penengah dan mencarikan solusi. Posisi ini dibutuhkan ketegasan dan keberanian," ucapnya.