PKS Apresiasi Pernyataan Keras Jokowi soal Wacana Masa Jabatan Presiden

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengapresiasi pernyataan tegas Presiden Joko Widodo alias Jokowi terkait wacana jabatan presiden tiga periode. Dengan begitu, wacana tersebut tidak menjadi bola liar yang merugikan pemerintah.

"Bravo kepada Pak Jokowi yang sudah bicara keras dan tegas karena ini masalah yang sangat fundamental. Kalau Pak Jokowi tidak punya sikap tegas akan terus berkembang menjadi sesuatu yang bencana. Karena jadi liar ini. Awalnya GBHN, terus dipilih MPR, nah saya apresiasi Pak Jokowi," kata Mardani, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Dia menilai, sikap yang ditunjukkan Jokowi tersebut tepat. Sebab, jika tidak, maka bisa saja timbul tafsiran di tengah masyarakat bahwa Jokowi mendukung wacana presiden tiga periode.

"Isu ini memang menohok Pak Jokowi. Karena publik menafsirkannya Pak Jokowi yang mau tiga periode. Karena beliau (Presiden Joko Widodo) lagi berkuasa," ujar Mardani.

Dia pun mengharapkan pernyataan tegas Mantan Walikota Solo itu segera ditindaklanjuti. Jokowi perlu mawas diri melihat konsolidasi di tubuh koalisi pemerintah.

"Saya ingin Pak Jokowi menindaklanjuti dengan bukan cuma tegas menampar atau apa, dicek konsolidasi di koalisinya untuk tidak mengungkap isu-isu yang membuang energi sosial masyarakat dan berbahaya buat legasi Pak Jokowi," jelas dia.

"Cari muka atau tidak, pokoknya Pak Jokowi yang kena getahnya. Makanya dia harus secara tegas menegasikan itu. Saya apresiasi, tapi tindaklanjuti dan usahakan. Jangan kayak Perppu KPK, katanya mau keluar tidak keluar. Nanti ini tiba-tiba berubah. Kami akan tetap jagain," tandasnya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menolak usulan jabatan presiden tiga periode dan dipilih oleh MPR. Menurut dia, pihak yang mengusulkan masa jabatan presiden tiga periode tersebut ingin mencari muka dan menampar mukanya.

"Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode.  Itu ada tiga, menurut saya, satu ingin menampar muka saya, kedua ingin cari muka, ketiga ingin menjerumuskan. Itu saja," tegas Jokowi saat berbincang bersama awak media di Istana Merdeka Jakarta, Senin (2/12/2019).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan, sejak awal menolak rencana amandemen UUD 1945 untuk mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Jokowi mengaku dirinya ingin presiden tetap dipilih oleh rakyat.

"Sejak awal, sudah saya sampaikan, saya ini produk dari pemilihan langsung," ucapnya.

Jokowi meminta agar persoalan penghidupan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tak dilebarkan-lebarkan. Dia menilai alangkah baiknya apabila semua pihak fokus terhadap permasalahan ekonomi global.

"Jangan melebar kemana-mana, kenyataannya seperti itu kan. Presiden dipilih MPR, presiden 3 periode, presiden satu kali 8 tahun. Seperti yang saya sampaikan. Jadi, lebih baik, tidak usah amendemen. Kita konsentrasi saja ke tekanan eksternal yang bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan," tegas Jokowi.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com