Kata MPR soal Langkah Mendikbud Nadiem Makarim Hapus Ujian Nasional

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid angkat bicara mengenai penghapusan ujian nasional (UN) oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.

Jazilul mengatakan tidak ada masalah dengan penghentian UN, namun ia memberi catatan agar tidak menghilangkan pendidikan Pancasila di sekolah.

"Yang penting Pancasila jangan dihapuskan, kalau dari sisi MPR ya, UN itu kan soal sistem saja untuk menilai seberapa berhasil dari ujian itu. Tapi kalau yang menjadi tugas MPR, saya berharap Pak Nadiem juga peka untuk memasukkan Pancasila dan kebangsaan dalam kurikulum. Itu aja yang menjadi concern," kata Jazilul di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Menurut Jazilul, UN hanyalah alat untuk mengukur hasil belajar, oleh karena itu bentuknya bisa diganti apa saja. Dia menyerahkan keputusan UN pada Mendikbud dan mitra kerjanya yakni Komisi X DPR RI.

"Soal UN atau tidak, nanti biar Komisi X sama Pak Nadiem yang membicarakan. Concern kami di MPR, pendidikan ini kaitannya dengan pendidikan kebangsaan, Pancasila ini perlu penguatan. Apa Pak Nadiem juga tidak berpikir itu?" ujar Jazilul.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Nadiem menegaskan bahwa Ujian Nasional atau UN 2020 merupakan yang terakhir. Pada 2021, UN akan digantikan dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

"Penyelenggaraan UN tahun 2021, akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter," jelas Nadiem di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Menurut Nadiem, Ujian Nasional dianggap kurang ideal untuk mengukur prestasi belajar. Materi UN juga terlalu padat, sehingga cenderung berfokus pada hafalan, bukan kompetensi.