Mahfud Md Yakin Dewan Pengawas Pilihan Jokowi Buat UU KPK Lebih Baik

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md yakin, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK akan berjalan baik. Sebab, Dewan Pengawas KPK pilihan Presiden Joko Widodo atau Jokowi adalah sosok yang berintegritas.

"Kalau orangnya sudah berintegritas, kan undang-undang akan menjadi lebih baik," kata Mahfud Md usai rapat bersama BPIP di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Kamis (19/12/2019).

Dia juga yakin, nama-nama yang akan diumumkan sebagai Dewan Pengawas KPK adalah sosok yang bagus dan unggul.

"Bagus, pastilah besok yang diumumkan akan menjadi orang-orang yang oleh masyarakat dianggap tidak punya cacat yang serius, kalau cacat-cacat kecil sih namanya manusia ada. Pastilah, ditunggu saja besok," kata Mahfud.

Dia menilai, Dewan Pengawas KPK masuk dalam ketegori khusus, dan publik akan terkejut melihat pengumuman tersebut.

"Iyalah, artinya kita akan bilang wow... bagus-bagus nih, gitu," kata Mahfud.

UU KPK menuai pro dan kontra. Ada beberapa poin yang dianggap melemahkan KPK. Mulai dari independensi KPK yang akan terancam, penyadapan dipersulit dan dibatasi, sumber penyidik dan penyelidik dibatasi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebutkan sejumlah nama yang diusulkan sebagai calon anggota Dewan Pengawas KPK. Beberapa nama yang disebut Jokowi adalah mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, hakim Albertina Ho, dan mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar.

"Dewan Pengawas KPK ya nama-nama sudah masuk tapi belum difinalkan karena kan hanya 5, ada dari hakim, ada dari jaksa, ada dari mantan KPK, ada dari ekonom, ada dari akademisi, ada dari ahli pidana," kata Presiden Jokowi dalam diskusi dengan wartawan di Balikpapan, Rabu 18 Desember 2019 seperti dikutip Antara.

Lima orang anggota Dewas KPK rencananya akan dilantik bersama dengan lima orang komisioner KPK 2019-2023 pada 20 Desember 2019.

"Ada hakim Albertine Ho, itu tapi belum diputuskan loh ya, Pak Artidjo, saya ingat tapi lupa, dan belum diputuskan," tambah Presiden sambil menambahkan nama Ketua KPK jilid 1 Taufiequrachman Ruki juga diusulkan sebagai calon anggota Dewan Pengawas.

Saat dikonfirmasi, Arbertina Ho mengatakan sampai saat ini belum dihubungi oleh pihak Istana. Dia baru mengetahui kabar tersebut dari media.

"Baru tahu dari media," kata Albertina saat dikonfirmasi Liputan6.com, Kamis (19/12/2019).

Saat ditegaskan apakah siap jika diminta Presiden sebagai Dewan Pengawas KPK, Albertina mengatakan, belum berpikir ditawari posisi tersebut.

"Sampai saat ini belum mikir kalau akan ditawari. Jadi, tunggu saja deh," pungkas Albertina.

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka