PBNU: Spirit PBM Pendirian Rumah Ibadah untuk Memfasilitasi, Bukan Melarang

Liputan6.com, Jakarta - Pancasila adalah kepribadian dan identitas bangsa yang tidak boleh dilupakan, apalagi dihilangkan. Pancasila mempersatukan semua suku, golongan, dan ras. Pernyataan ini disampaikan Wakil Sekjen PBNU M. Imdadun Rahmat dalam study meeting Rakernas Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) di Hotel Garden Palace Surabaya, Jawa Timur, Jumat (31/1/2020).

"Pemaknaan rekonstruksi sejarah Pancasila adalah spirit dan konteks dalam peristiwa sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila bukan nilai semata, Pancasila merupakan titik tengah yang menyatukan dan memberikan jaminan kesetaraan dan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia," ujar Imdadun dalam study meeting bertemakan 'Merekonstruksi NKRI yang Sudah Final sebagai Negara Pancasila dalam Kontestasi Peradaban Dunia Menyongsong Satu Abad Indonesia Merdeka'.

Menurut dia, para pendiri bangsa berhasil melakukan dialektika dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang mampu diterima oleh setiap kelompok. Penerimaan akan Pancasila merupakan perjalanan dan perenungan spiritual.

"Nahdlatul Ulama sangat menjunjung tinggi nilai kesetaraan dan non-diskriminatif. Membela negara adalah kewajiban personal dan juga kewajiban komunal," ujar Imdadun.

Maka dari itu, menurut mantan Ketua Komnas HAM ini, segenap warga Indonesia harus bersedia memberikan izin pembangunan rumah ibadah dan terus menjaga kedamaian. Hal ini akan menjadi bukti kesetiaan warga negara dalam merawat kemajemukan Indonesia.

Selama menjabat sebagai Komisioner Komnas HAM, Imdadun mengatakan bahwa persoalan pendirian rumah ibadah menjadi zona merah yang paling banyak diadukan.

Dia mengatakan, di Aceh Singkil terdapat 24 izin gereja yang terus ditarik ulur, di Jawa Barat sebanyak 17 gereja yang tidak diberikan izin, dan banyak di tempat lainnya. Hal yang juga sangat memprihatinkan adalah kondisi Gereja HKBP Filadelfia dan GKI Yasmin yang hingga saat ini belum tuntas penyelesaiannya.

Sementara, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat belum sepenuhnya dipahami.

"Pemerintah seharusnya tidak menggunakan dalil Peraturan Bersama Menteri (PBM) untuk mempersulit pembangunan rumah ibadah. Spirit PBM dari pasal ke pasal adalah spirit memfasilitasi, bukan untuk melarang," tegasnya.

Imdadun menyayangkan aksi-aksi intoleran yang terjadi belakangan ini, yang terkesan menjadi aksi balas-balasan di antara kelompok masyarakat.

"Seharusnya kita saling berbalasan melakukan perbuatan baik, mengizinkan pembangunan rumah ibadah dari pemeluk agama lainnya. Umat Muslim mengizinkan pembangunan rumah ibadah agama lainnya di daerahnya, begitu juga sebaliknya, umat Kristen, Hindu, dan lainnya mengizinkan pembangunan rumah ibadah umat Islam di daerah mereka. Dengan ini kita dapat melanjutkan apa yang dilakukan para pendiri bangsa kita," pungkas Imdadun.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sebelumnya, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Iman Hasiholan Togi Sirait menyampaikan sejarah berdirinya BPIP sebagai lembaga yang membantu Presiden dalam Pembinaan Ideologi Pancasila.

"Pelaksanaan Pancasila merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Sebagaimana semangat para pendiri bangsa ini sewaktu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia berdasarkan Pancasila," ujar Togi.

Sedangkan Sekretaris Umum MPH PGI Pdt. Jacky Manuputty mengatakan, ada degradasi nilai dan moral yang seolah hari ini kita dalam situasi tanpa ideologi dan kehilangan atmosfer tentang Pancasila.

"Pancasila pada hari ini dirayakan dalam kata-kata namun tidak dihayati dalam tindakan. Karena itu seluruh warga harus mengarusutamakan Pancasila dalam perilaku berbangsa dan bernegara," ujar Jacky.

Dia mengajak GAMKI untuk menciptakan ekstraordinari. Rekonstruksi yang dilakukan berupa rekonstruksi ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dan lainnya harus berdasarkan Pancasila.

"Goal besar kita ke depan adalah mengembalikan pilihan bebas manusia tanpa intervensi dan rekayasa teknologi. GAMKI perlu mendorong penguatan kapasitas kader-kadernya. GAMKI perlu menjadi motor dan membangun pusat drafting policy untuk mengawal dan mengkaji persoalan yang sedang terjadi sekarang ini," tegasnya.

Sementara itu, Aminuddin Ma'ruf selaku Staf Khusus Presiden mengatakan bahwa beberapa tahun ke depan masyarakat desa akan hijrah ke kota. Kondisi ini disebabkan dua hal yaitu, sebuah desa yang telah berubah menjadi kota dan keinginan generasi muda untuk berpindah ke kota.

"Diperkirakan, hingga tahun 2045 penduduk produktif Indonesia mencapai 69% (183,36 juta jiwa). Sementara banyak yang hijrah ke kota dan akan meningkatkan kemiskinan karena persaingan yang ketat. Maka yang terjadi adalah, sumber daya alam yang ada di desa akan terabaikan tanpa terkelola dengan baik," ujar Aminuddin.

Menurut mantan Ketua Umum PB PMII ini, kondisi di atas akan menjadi tugas besar bagi anak muda, khususnya aktivis tentang bagaimana mengembangkan potensi ekonomi desa dan menurunkan angka urbanisasi.

"Para aktivis ini perlu diapresiasi melalui program penguatan kapasitas dalam bentuk beasiswa prioritas, salah satunya melalui beasiswa LPDP. Selain itu juga berupa penguatan peluang ekonomi bagi aktivis, santri, ataupun pemuda di desa," pungkasnya.

Sebagai pemateri terakhir, Pdt. Daniel Tumbel (Ketua BPH PGPI), menyatakan bahwa untuk menjaga NKRI berdasarkan Pancasila dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki mental dan spritual yang baik. Indonesia jangan sampai dijajah oleh orang-orang yang memiliki mental spiritual yang buruk.

"Apabila mental yang merekonstruksi telah terdegradasi, maka hasilnya juga akan salah. Maka dari itu kita harus terus menjaga mental spiritual yang kaya akan kemajemukan dan perdamaian bangsa ini. Tidak ada perbedaan kelas atau tingkatan, semua sama dan sejajar. Inilah kekuatan Pancasila," tutupnya.

Kegiatan Rakernas GAMKI dihadiri oleh kurang lebih 250 peserta yang berasal dari berbagai daerah. Pembukaan Rakernas secara resmi dilaksanakan pada Jumat malam ini dengan dibuka langsung Menteri Pemuda dan Olahraga RI Zainudin Amali. Selain itu hadir juga Wakil Duta Besar Palestina untuk Indonesia Taher Ibrahim Abdallah Hamad yang akan menyapa para peserta dan memberikan pesan damai.