Liputan6.com, Jakarta Para Sekjen partai nonparlemen, yang terdiri dari Hanura, PSI, Perindo, Berkarya, Bulan Bintang, PKPI, dan Partai Garuda, curhat ke Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, salah satunya mengenai dana parpol.
Sekjen Berkarya Priyo Budi Santoso yang mewakil para Sekjen lain mengatakan, masih tak ada rasa keadilan mengenai hal ini.
"Kami-kami tujuh partai merasa tidak diperlakukan secara adil. Bantuan dari pemerintah itu di aturannya diperuntukan bagi mereka yang lolos threshold dan mendapat kursi di parlemen. Sementara, dalam undang-undang adalah hitungan dukungan proporsional suara. Kalau mau adil, partai politik yang tidak lolos harusnya dihitung juga," ujar Priyo di kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (29/1/2020).Â
Advertisement
Menurut dia, jika ditotal keseluruhan dari partai yang ada, sekitar 11 persen lebih suara nasionalnya.
"Ini kalau kami mau bersatu, ini bisa besar dan punya fraksi sendiri di parlemen kalau mau dan dibolehkan undang-undang. Tapi kan undang-undang kejam sekali. Membunuh semua aspirasi ini," jelas Priyo.
Dia menegaskan, ke depan ini bisa mendapatkan perlakuan yang sama. Dan Mendagri sudah mencatatkannya.
"Kalau ada perubahan ke depan, adilnya mendapatkan perhatian dan perlakuan yang sama. Tadi Pak Mendagri memerhatikan ini dan memerintahkan Dirjennya untuk mencatat," pungkasnya.