Soal Isu Reshuffle, Ketua DPR: Itu Warning untuk Semua Menteri

Liputan6.com, Jakarta Ketua DPR Puan Maharani merespons isu perombakan kabinet atau reshuffle yang berembus sepekan terakhir. Dia pun meminta hal tersebut dijadikan sebagai warning supaya para menteri bisa bekerja lebih baik sesuai target.

"Ini warning untuk semuanya, dalam artian sebagai orang yang telah terpilih untuk bisa mewakili atau membantu presiden dalam membangun bangsa dan negara, ya harus bisa menunjukkan bahwa waktu 100 hari itu sudah selesai," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/2/2020).

Politikus PDIP itu berpesan supaya para menteri harus cepat bekerja. Dia juga meminta para menteri bisa mengimbangi kerja Presiden Jokowi.

"Belajar itu enggak bisa terlalu lama, belajar itu harus cepat, dan kalau yang saya pahami presiden itu mau kerjanya cepat. Jadi mungkin harus lebih ngegas," ucapnya.

Meski begitu, kata Puan, reshuflle atau tidak merupakan hak prerogatif presiden. Menurutnya, presiden yang menilai apakah pembantunya sudah sesuai visi dan keinginan presiden atau tidak.

"Kalau pun bahwa dirasa ada hal-hal yang kurang ya kembali lagi itu prerogatif presiden. Saya pahami bahwa presiden akan memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara," kata Puan memungkasi.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Sebelumnya, Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rahman menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak ada rencana melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Dia bilang, semua anggota kabinet diperintahkan untuk fokus terhadap fungsi kementeriannya masing-masing dan segera dapat beradaptasi.

Hal tersebut merespons pertanyaan tentang kinerja menteri baru-baru ini.

"Apa-apa perlu penyesuaian. Ada yang cepat beradaptasi, ada yang tidak. Mohon sedikit dimaafkan dulu,"  kata Jokowi dalam silaturahmi dengan pegiat media sosial di Istana Bogor, melalui keterangan dari Jubir Presiden Fadjroel Rahman, Minggu (18/2/2020).

Tetapi Presiden juga menegaskan agar tujuan Indonesia sentris atau pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia dapat tercapai melalui prioritas Panca Kerja Kabinet Indonesia Maju.

Panca tersebut berupa pembangunan Sumber Daya Manusia, melanjutkan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, transformasi ekonomi modern bernilai tambah, berpihak pada kemajuan lingkungan hidup dan kehidupan sosial-budaya yang berkemajuan secara efektif dan efisien.

Dengan hal itu, kepala negara memerlukan anggota kabinet yang dapat menyesuaikan diri atau dengan fungsi kementeriannya.

"Kalau terus tidak dapat beradaptasi, pasti saya ganti," tukas Presiden Jokowi. 

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com