APBD Kota Bekasi Rp 1,3 Triliun Dipangkas untuk Penanganan Covid-19

Hal ini merupakan hasil refocusing APBD Kabupaten Bekasi untuk percepatan penanganan Covid-19.

oleh Liputan6.com diperbarui 20 Jun 2020, 17:05 WIB
Diterbitkan 20 Jun 2020, 17:05 WIB
Tes swab di pasar-pasar Kota Bekasi
Tes Swab corona Covid-19 secara acak dilakukan terhadap pedagang dan pembeli di pasar Kota Bekasi. (Liputan6.com/Bam Sinulingga)

Liputan6.com, Jakarta Dari total Rp 5,9 triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi 2020, Rp 1,3 triliun dipangkas untuk kebutuhan penanganan Covid-19. 

Seperti dilansir Antara, hal ini merupakan hasil refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, untuk percepatan penanganan Covid-19. 

"Pemangkasan dilakukan di setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dengan jumlah bervariasi. Secara keseluruhan dipangkas sebesar 35 persen dari total anggaran," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bekasi Sutia Resmulyawan di Cikarang, Sabtu (20/7/2020). 

Sutia menjelaskan pemangkasan anggaran ini juga dilakukan karena sejumlah sumber penghasilan pajak daerah terganggu sehingga berpengaruh pada APBD.

"Yang paling tinggi itu pada Dinas PUPR mencapai 70 persen. Dari total anggaran Rp 780 miliar dipangkas Rp 540 miliar," ucapnya.

Kebijakan itu sesuai Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan melalui Instruksi Mendagri serta Instruksi Bupati Bekasi tentang percepatan penanganan Covid-19. 

"Kegiatan yang dirasionalisasi anggarannya antara lain biaya perjalanan dinas, kegiatan rapat, diklat, bimtek, seminar, dan lokakarya," katanya.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:


Rasionalisasi Belanja Barang dan Jasa 50 Persen

Selain itu, rasionalisasi belanja barang dan jasa serta belanja modal, sekurang-kurangnya 50 persen. Seperti pengadaan pakaian dinas, perawatan kendaraan, barang keperluan kantor, dan tenaga ahli.

Kemudian pengadaan kendaraan dinas, pengadaan tanah, renovasi gedung dan ruangan, serta infrastruktur lain yang dapat ditunda.

"Kalau pekerjaan infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah daerah, sebagian ada yang tetap dikerjakan, sebagian lagi terkena refocusing ini," kata Sutia.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya