Menko PMK Ungkap Penyebab Bansos Belum Tersalurkan Semua di Papua Barat

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah terus bergerak cepat dalam upaya menanggulangi masalah Covid-19. Sejumlah daerah yang disinyalir memiliki potensi penyebaran kasus tinggi, termasuk beberapa provinsi di wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Papua Barat tak luput menjadi perhatian.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam kunjungannya ke Papua Barat menekankan persoalan penyaluran bantuan sosial (bansos) dari pusat yang belum tersalurkan 100 persen kepada masyarakat terdampak yang membutuhkan. Hal itu diketahui akibat terkendala akses dan transportasi.

“Ada beberapa kabupaten di Papua Barat yang belum terjangkau bansos karena kesulitan transportasi. Ada juga data yang belum dikirim ke Kemensos. Saya minta ini agar segera dipercepat,” ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 Bupati/Walikota se-Provinsi Papua Barat melalui video konferensi di Hotel Aston Niu, Manokwari, Selasa (7/7)2020).

Menurut progres salur Program Bansos regular per 5 Juli 2020 khususnya Program Sembako untuk alokasi Juni di Provinsi Papua Barat baru mencapai 50,7% dan 42,5% untuk Prov Papua. Sementara bansos nonreguler, Bantuan Sosial Tunai (BST) per-5 Juli 2020, tahap 1 di Provinsi Papua Barat mencapai 57,8 persen, tahap 2 (57,8 persen), dan tahap 3 (23,1 persen). Sedangkan di Provinsi Papua untuk tahap 1 baru mencapai 43,1 persen, tahap 2 (42,4%), dan tahap 3 (20,1 persen).

“Untuk penyaluran program kartu sembako di Papua dan Papua Barat ada 31 kabupaten/kota yang tidak dijangkau Himbara sehingga serapan bansos dari pusat untuk Papua dan Papua Barat termasuk yang masih rendah. Begitu pula saat salur BST ada daerah yang lambat salur karena aksesnya sulit. Mekanisme salur bansos di Papua akan segera disesuaikan sehingga bantuan segera dapat diterima masyarakat,” tutur Muhadjir.

Kendati demikian, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu sangat mengapresiasi kerja keras dari Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat, Tim GT Provinsi/Kabupaten/Kota, dan TNI/Polri. Utamanya terkait upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dengan melibatkan seluruh elemen termasuk masyarakat awam.

Muhadjir mengakui masalah paling mendasar yang umum terjadi di seluruh wilayah yaitu ketidakdisiplinan masyarakat sehingga penyebaran Covid-19 sulit dikendalikan. Ia pun meminta para pimpinan daerah, baik Walikota, Bupati, maupun Gubernur untuk dapat menjadi contoh dalam menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak.

“Yang paling penting pakai masker karena berdasarkan penelitian 60 persen mengurangi potensi penularan. Kemudian social distancing harus dijalankan karena itu merupakan standar minimum yang harus dipenuhi,” jelasnya.

Muhadjir juga mengajak seluruh pihak, khususnya TNI/Polri untuk berjaga berperang melawan Covid-19. Tak kalah penting yaitu pengawasan ketat di pasar-pasar tradisional yang sudah dibuka agar para pelaku usaha maupun masyarakat pembeli selalu menetapkan protokol kesehatan.

“Bagaimana pun kita harus memulai sektor ekonomi, terutama usaha kecil dan mikro karena mereka yang paling terdampak selama ini agar tidak menjadi keluarga miskin baru. Maka dari itu, tidak ada pilihan selain mematuhi protokol,” tandasnya.