Tunda Pelaksanaan Organisasi Penggerak, Nadiem Alihkan Anggaran untuk Pulsa Guru

Mendikbud Nadiem Makarim memutuskan menunda pelaksanaan Program Organisasi Penggerak (POP). Sebagai gantinya, anggaran POP akan dialokasikan untuk pulsa guru yang menjalankan PJJ.

oleh Delvira HutabaratYopi Makdori diperbarui 27 Agu 2020, 12:36 WIB
Diterbitkan 27 Agu 2020, 12:35 WIB
Nadiem Makarim
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Mendikbud Nadiem Makarim memutuskan menunda pelaksanaan Program Organisasi Penggerak (POP). Sebagai gantinya, anggaran POP akan dialokasikan untuk pulsa guru yang menjalankan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

"Anggaran program Organisasi Penggerak tahun ini kita dedikasikan untuk guru," ujar Nadiem di Komplek Parlemen Senayan, Kamis (27/8/2020).

Nadiem menjelaskan penundaan POP dilakukan setelah adanya permintaan penundaan oleh PGRI. Sebab, dana itu dinilai lebih dibutuhkan untuk PJJ selama pandemi.

"Kami merespon permintaan PGRI bahwa untuk tahun ini ditunda dulu ke tahun depan, dan dana ini digunakan untuk kebutuhan pandemi. Untuk itu kami umumkan bahwa dana yang digunakan tahun ini akan direalokasi untuk membantu guru dalam bentuk pulsa di masa PJJ ini," terangnya.

Meski ditunda, Nadiem menyebut POP akan tetap dilaksanakan pada tahun 2021.

"Jadi masih akan jalan tapi dengan memberikan kita waktu untuk melakukan berbagai macam penyempurnaan yang sebagian direkomendasikan oleh organisasi-organisasi masyarakat besar yang saya sebut sebelumnya," ucapnya.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Alasan Penundaan POP

Nadiem menjelaskan ada tiga alasan mengapa pihaknya menunda pelaksanaan POP. Pertama, guna memastikan Kemendikbud bisa merangkul berbagai macam ormas dalam dunia pendidikan.

"Kedua untuk memastikan reparasi di masa Covid-19 ini program itu bisa terjaga dengan baik. Memberikan organisasi tersebut waktu untuk merencanakan pelatihannya, transformasi sekolahannya di masa Covid-19 ini dengan lebih detail," paparnya.

Alasan ketiga ialah guna memastikan serta menjawab kecemasan masyarakat atas adanya ormas yang lolos POP padahal dinilai tidak layak.

"Misalnya kita harus mengecek dan mereverifikasi apa rekam jejak masing-masing sekecil apapun kalau dia lolos kita harus cek dan ricek," katanya.

Hal itu kata Nadiem perlu dilakukan agar menambah kredibilitas dan integritas POP itu sendiri.

"Jadi harapan kami adalah dalam waktu dekat kami juga bisa membantu kembali PGRI dan Muhammadiyah ke POP dan berbagai macam kolaborasi dengan pemerintah," jelasnya.

Sementara dana yang mestinya digunakan dalam POP tahun ini, kata Mendikbud akan direalokasi untuk membantu sumbangan pulsa bagi para guru.

"Jadi kami akan merealokasikan untuk kebutuhan pulsa dan kebutuhan ekonomi guru, yaitu pulsa dan juga dampak ekonomi yang sangat besar bagi para guru," tegasnya.

Selain itu, Nadiem menyebut pihaknya juga telah menganggarkan Rp 9 triliun untuk membantu pembelajaran selama 3 hingga 4 bulan ke depan berupa tunjangan pulsa.

"Kami sudah mendapat persetujuan untuk anggaran sebesar Rp 9 triliun untuk tahun ini yang akan kami kerahkan untuk pulsa atau kuota data bagi siswa, guru, mahasiswa, dan dosen selama 3 sampai 4 bulan ke depan," kata Nadiem.

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya