Jika Belajar Tatap Muka, Mendagri Minta Bus Sekolah Sesuai Protokol Kesehatan

Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan transportasi atau bus sekolah siswa harus bisa menyesuaikan protokol kesehatan. Ini harus dilakukan apabila belajar tatap muka kembali dilaksanakan.

"Sebab, nanti akan ada lonjakan dari penumpang anak-anak sekolah," kata Tito di Jakarta, Jumat (20/11/2020).

Selain itu, mantan Kapolri tersebut juga mengatakan peran dinas komunikasi dan informatika serta tenaga humas tiap-tiap kabupaten dan kota harus lebih gencar lagi dalam menyosialisasikan penerapan 3M kepada masyarakat terutama anak didik.

"Ingatkan orangtua anak didik agar anaknya menggunakan masker dan mengantongi hand sanitizer saat ke sekolah," ujar dia seperti dikutip dari Antara.

Setelah tiba di sekolah, kepala sekolah, guru dan penyelenggara pendidikan lainnya juga harus mengantisipasi kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan misalnya ekstrakurikuler, olahraga, upacara bendera dan sebagainya.

Sebab, jangan sampai setelah sekian bulan tidak belajar tatap muka antara siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru terjadi euforia sehingga lepas kontrol dan dapat menimbulkan kluster penyebaran baru.

Ia mengatakan berdasarkan laporan di Jerman tepatnya di Kota Hamburg bahwa dari 472 sekolah yang kembali dibuka sebanyak 171 sekolah terinfeksi COVID-19.

"78 persen anak-anak yang terinfeksi itu tertular saat berada di luar sekolah," kata Mendagri.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Oleh karena itu, upaya-upaya pencegahan tersebut perlu betul-betul diterapkan dengan ketat oleh sekolah, pemerintah provinsi dan daerah yang juga dibantu oleh dinas kesehatan setempat.

Khusus dinas kesehatan, kata Tito, diharapkan melakukan testing secara acak di satuan pendidikan untuk mendeteksi COVID-19 bagi anak didik, tenaga pendidik, kepala sekolah perangkat lainnya.

"Kalau perlu lakukan secara reguler dan biayanya diambil dari pemerintah daerah," ujarnya.