Cerita Mendagri Tinjau Persiapan Mudik di Lampung via Jalur Darat, Ingin Merasakan Perjalanan Pemudik

Liputan6.com, Lampung - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meninjau arus mudik 2025 di Lampung dengan menggunakan jalur darat. Menurut dia, keputusan itu diambil untuk merasakan langsung pengalaman para pemudik yang melintasi daerah setempat. 

"Tadi lewat jalur darat untuk merasakan momen mudik, karena Lampung sangat intimate (akrab) sekali, karena merupakan pintu penghubung antara Pulau Jawa dan Sumatera. Konsentrasi masyarakat yang mudik dari Sumatera ke Jawa dan sebaliknya cukup besar," ujar Tito saat meninjau kesiapan arus mudik di Lampung, Kamis (13/3/2024).

Dia menilai, moda transportasi darat menjadi pilihan utama selain udara, dengan penyeberangan Selat Sunda menggunakan ferry sebagai jalur vital. 

Tito juga memastikan kondisi cuaca saat ini mendukung kelancaran arus mudik, mengingat hambatan utama dalam penyebrangan sering kali disebabkan oleh cuaca buruk.

"Guna mengantisipasi lonjakan pemudik, pemerintah telah mengambil langkah dengan menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi PNS, ASN, dan pegawai BUMN, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kebijakan ini berlaku mulai 24 Maret hingga 7 April 2024 untuk mengurai kepadatan arus mudik," jelas dia.

Selain itu, Surat Edaran (SE) dari Mendagri, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Agama menetapkan libur sekolah dimulai lebih awal, yakni 21 Maret, guna mencegah kepadatan di waktu tertentu.

Tito pun menyoroti infrastruktur jalan di Lampung sebagai jalur utama penghubung Sumatera dan Jawa. Ia meminta pemerintah daerah segera memperbaiki jalan nasional, provinsi, serta kabupaten/kota yang mengalami kerusakan.

"Saya harap kepala daerah di Lampung segera memperbaiki jalan yang berlubang atau tergenang air, mengingat waktu sudah sangat singkat. Libur sekolah dimulai 21 Maret, artinya sudah ada yang mulai melakukan perjalanan mudik," tegasnya.

Tito mengingatkan bahwa pemerintah daerah dapat memanfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai sumber anggaran untuk perbaikan jalan tanpa mengganggu alokasi anggaran lainnya.

"Pemda juga bisa menggunakan BTT ini pos anggaran yang bisa digunakan tanpa mengganggu dana yang lain," pungkasnya.