Mendagri Tito: PSU Tetap Gunakan APBD Dulu, Pemda Harus Efisiensi Anggaran Lain

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, Anggaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) akan fokus pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), bukan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Prinsipnya kita akan tetap menggunakan dana APBD dulu,” kata Tito dalam rapat bersama Komisi II DPR, Senin (10/3/2025).

Tito meminta Pemda kembali melakukan efisiensi anggaran, terutama anggaran untuk dinas luar kota, agar ada anggaran untuk PSU dari APBD. Sebab, APBN baru bisa membantu apabila Pemda benar-benar sudah tidak ada anggaran atau menyerah.

“Kita akan melakukan efisiensi, realokasi. Nah kemudian kalau sudah nyerah ya baru provinsi dukung. Nyerah juga ya baru APBN,” ungkapnya.

Tito memastikan anggaran untuk PSU di 24 daerah aman, sementara Pilkada Ulang di Agustus mendatang masih dihitung anggarannya.

“Poin pentingnya bahwa untuk pemungutan suara ulang kan ada 24 daerah. Yang 2 lagi ada pilkada ulang, yautu Bangka kabupaten dengan Kota pangkal pinang. Kalau itu sedang kita hitung biayanya. Masih ada waktu. Karena bulan Agustus kan pilkada ulangnya,” pungkasnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa Papua telah menyampaikan kesanggupannya membiayai pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 dengan APBD. Menurut dia, sejumlah daerah juga siap mengalokasikan anggaran daerahnya untuk PSU.

"Saya berusaha tidak dari APBN, tadinya yang Papua mengajukan APBN. Tapi tadi pagi saya rapat bahwa Papua sanggup untuk melalui APBD," kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/5/2025).

Dia mengakui ada beberapa kabupaten/kota yang tak mampu membiayai PSU dengan APBD. Tito menuturkan nantinya APBD provinsi akan membantu apabila kabupaten/kota tak memiliki anggaran cukup untuk biaya PSU.

"Ada beberapa kabupaten tidak mampu, kalau dia tidak mampu kita lihat dulu, kalau dia udah nyerah dari APBD provinsi membackup," ujarnya.

Tito mengaku telah mengecek APBD yang dimiliki sejumlah daerah. Dia menilai biaya-biaya yang tak efisien di APBD dapat dialokasikan untuk mendanai PSU.

"Barusan saya bahas, sebagian besar oke dipenuhi APBD masing-masing. Kita kan sama kita korek daerah, banyak daerah yang enggak efisien daerah itu, SPJ-nya. Saya minta kurangin, untuk hal-hal yang enggak perlu, makan minum yang sampai miliar-miliaran, untuk PSU," jelas Tito.