Retret Kepala Daerah Dilaporkan ke KPK, Mendagri Tito: Bentuk Pengawasan Publik

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menanggapi pelaporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait retret Kepala Daerah. Ia menegaskan bahwa penunjukan PT Lembah Tidar sebagai pelaksana acara tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tito menjelaskan bahwa mekanisme penunjukan langsung dapat dilakukan dengan mengacu pada Pasal 83 Perpres 16 Tahun 2018 yang telah diubah dengan Perpres 12 Tahun 2021.

"Saya berterima kasih yang melaporkan KPK sebagai bentuk pengawasan publik. Tapi saya jelaskan bahwa penunjukan langsung bisa kita lakukan," ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/3/2025).

"Kalau kita baca di pasal 83 Perpres 16 tahun 2018, yang diubah dengan Perpres 12 tahun 2021 dapat dilakukan mekanisme penunjukan langsung," sambungnya.

Tito menerangkan, mekanisme penunjukan langsung bisa dilakukan dalam hal hanya pelaku usaha yang mampu mengerjakan barang atau jasa.

Dia menambahkan, lokasi PT Lembah Tidar juga berdekatan dengan Akademi Militer Magelang dan sudah pernah digunakan saat retret kabinet merah putih dengan memakai tenda, bukan gedung.

"Segala macam saya sudah jelaskan dalam wawancara alasan penunjukan itu. Bukan siapa pemiliknya, kita tidak peduli, yang penting tempatnya itu," kata Tito.

Menurutnya, pemilihan lokasi itu dengan mekanisme penunjukan langsung juga demi menjamin keamanan presiden dan wakil presiden.

"Itu boleh penunjukan langsung. Saya sudah berkoordinasi dengan LKPP," kata Tito.

Terkait besaran biaya pelaksanaan retret, Tito memastikan dirinya sudah melakukan pengecekan secara mendalam setiap detail anggaran.

"Saya sudah berkoordinasi dengan LKPP. Saya harus sampaikan bahwa biaya belum sepenuhnya dibayarkan Kemendagri. Kita baru panjar (uang muka) sekitar lebih kurang Rp13 M, saya sudah cek baru dibayarkan Rp2 miliaran," kata Tito.

"Apa yang saya lakukan saya betul-betul Irjen cek betul detail semua penggunaanya semua bill harus wajar. Penunjukan langsung boleh tapi harus wajar penggunaanya Ini kita cek detail," ujarnya.

Tito juga sudah menyurati BPKP untuk melihat kewajaran anggaran retret. Setelah diteliti, keluar rekomendasi berapa anggaran yang harus dibayarkan kepada pihak penyelenggara dalam hal ini PT Lembah Tidar.

"Karena penyelenggara hanya satu PT Lembah Tidar itu kita gak peduli siapa belakangnya. Sama halnya kita mau buat acara di gedung Tribrata, kebetulan kosong dan bagus bukan berarti itu punya polisi, atau Balai Sudirman yang punya institusi tertentu, bukan. Karena kan kepentingan publik," kata Tito.

Nantinya, Tito melanjutkan, BPKP merekomendasikan biaya yang mesti dibayarkan ke PT Lembah Tidar agar sesuai standarisasi.

"Jadi saya melihat nggak ada masalah, mekanisme penunjukan ada dasar hukum, masalah anggaran nanti sekali lagi baru panjar (uang muka) belum di bayar penuh, kami akan bayar penuh setelah ada rekomendasi dari BPKP," kata Tito.

Lebih lanjut, berkaitan acara retret di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Tito menekankan, anggaran Rp13 miliar yang digelontorkan untuk retret merupakan suatu investasi demi mengamankan total anggaran yang lebih besar.

"Kalau yang utama menginvestasikan Rp13 M untuk mengamankan Rp1300 T. APBD itu Rp1300 T, kalau gak efisien kasihan rakyat. Uang Rp13 M besar tapi demi mengefisiensikan dan mengamankan Rp1369 T itu tugas Kemendagri," kata Tito.

Tito menegaskan, waktu penyelenggaraan retret juga sudah dipangkas dari awalnya dua pekan, hanya menjadi satu pekan.

"Kegiatan itu sebenarnya 14 hari jadi 7 hari untuk membekali mereka 5 tahun ke depan. Kepala daerah 503 dilantik, 103 pernah jadi kepala daerah 400 belum pernah," pungkas Tito.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com