Mendagri Tito Harap PSU Pilkada Tidak Digelar Dua Kali

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berharap agar Pemungutan Suara Ulang (PSU) tidak digelar secara dua kali.

oleh Tim News Diperbarui 10 Mar 2025, 18:22 WIB
Diterbitkan 10 Mar 2025, 18:22 WIB
Mendagri Tito Karnavian Apresiasi Capaian Inflasi Nasional Sebesar 1,71% di Oktober 2024
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (4/11/2024).... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berharap agar Pemungutan Suara Ulang (PSU) tidak digelar secara dua kali. Hal ini disampaikan usai menggelar rapat bersama dengan Komisi II DPR RI dan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Itu yang kita harapkan, kami juga Kementerian Dalam Negeri berharap jangan sampai terjadi PSU lagi," kata Tito di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/3/2025).

Ia pun kemudian memberikan contoh, terkait PSU yang digelar secara dua kali di Kalimantan Selatan. "Ini pernah terjadi di Kalimantan Selatan, itu dulu perintah MK untuk PSU dilakukan PSU, digugat lagi, perintah MK PSU lagi," ujarnya.

Menurutnya, jika memang hal itu terjadi lagi. Maka, APBD akan habis untuk Pilkada saja.

"Untungnya tidak ada terjadi seperti tahun 2020, yang seperti di Yalimo Pilkada ulang dari nol, dari awal dari pendaftaran, setahun tiga bulan, kapan mau kerjanya, terus uangnya habis buat Pilkada saja," pungkasnya.

Promosi 1

Mendagri Tito: PSU Tetap Gunakan APBD Dulu

Mendagri Sebut Presiden Prabowo Ingin Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak Segera Dilantik dan Bekerja
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (31/1/2025).... Selengkapnya

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, Anggaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) akan fokus pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), bukan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Prinsipnya kita akan tetap menggunakan dana APBD dulu,” kata Tito dalam rapat bersama Komisi II DPR, Senin (10/3/2025).

Tito meminta Pemda kembali melakukan efisiensi anggaran, terutama anggaran untuk dinas luar kota, agar ada anggaran untuk PSU dari APBD. Sebab, APBN baru bisa membantu apabila Pemda benar-benar sudah tidak ada anggaran atau menyerah.

“Kita akan melakukan efisiensi, realokasi. Nah kemudian kalau sudah nyerah ya baru provinsi dukung. Nyerah juga ya baru APBN,” ungkapnya.

Anggaran PSU Aman

Tito memastikan anggaran untuk PSU di 24 daerah aman, sementara Pilkada Ulang di Agustus mendatang masih dihitung anggarannya.

“Poin pentingnya bahwa untuk pemungutan suara ulang kan ada 24 daerah. Yang 2 lagi ada pilkada ulang, yautu Bangka kabupaten dengan Kota pangkal pinang. Kalau itu sedang kita hitung biayanya. Masih ada waktu. Karena bulan Agustus kan pilkada ulangnya,” pungkasnya.

 

Reporter: Nur Habibie

Sumber: Merdeka.com

Infografis 24 Daerah Gelar Coblos Ulang Pilkada 2024
Infografis 24 Daerah Gelar Coblos Ulang Pilkada 2024. (Liputan6.com/Abdillah)... Selengkapnya
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

EnamPlus

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya