Wagub DKI: 5 Gubernur Rapat dengan Presiden Jokowi soal PPKM Rabu 3 Februari Siang Ini

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan pemprov masih menunggu keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait kelanjutan pelaksanaan PPKM Jawa-Bali.

Dia mengungkap, lima gubernur daerah prioritas akan rapat dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

"Nanti siang akan ada rapat, Pak presiden akan mimpin rapat terkait penanganan di beberapa daerah prioritas bersama lima gubernur," kata Riza soal PPKM di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (3/2/2021).

Menurut dia, rapat tersebut akan membahas lebih lanjut terkait pelaksanaan PPKM.

Riza juga mengaku setuju terkait pernyataan Jokowi mengenai belum adanya hasil signifikan dari pelaksanaan PPKM untuk penurunan Covid-19.

"Memang masih disebabkan akibat libur panjang tahun lalu. Dan juga PPKM yang pertama dan masyarakat yang memang letih, capek, sudah hampir setahun, dan juga masih banyaknya interaksi masyarakat dan kegiatan kegiatan di Jakarta," tutur Riza.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan di Jawa-Bali 11-25 Januari 2021 tak berjalan efektif.

Dia menyebutkan, salah satu buktinya kasus Covid-19 tidak menurun, malah melonjak naik di sejumlah provinsi.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat kabinet terbatas yang digelar Jumat, 29 Januari 2021, yang videonya baru diunggah oleh Sekretariat Presiden pada Minggu (31/1/2021).

"PPKM tanggal 11 Januari sampai 25 Januari, kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi, indeks mobility-nya ada. Sehingga, di beberapa provinsi, covid-nya masih naik," kata Jokowi.

Dia menegaskan, PPKM diterapkan untuk membatasi mobilitas masyarakat sehingga penyebaran virus corona dapat terkendali. Namun, dia melihat tidak ada ketegasan saat menjalaninya.

"Sebenarnya esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, namanya saja pembatasan kegiatan masyarakat. Tetapi, yang saya lihat di implementasinya, ini kita tidak tegas dan konsisten," ungkap Jokowi.

Karena itu, Jokowi meminta jajaran menterinya untuk mengajak pakar epidemiologi menyusun kebijakan PPKM agar berjalan efektif.