PPP Catat Tiga Peristiwa Negatif di Kemendikbud Jadi Beban Politik Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mencatat, ada 3 peristiwa beruntun dalam waktu berdekatan terkait Kementerian Pendidikan. Dia menilai, deretan peristiwa di kementerian yang dinahkodai oleh Nadiem Makarim ini menambah beban politik Presiden Jokowi. 

"Pertama, hilang atau tidak ada-nya frase agama dalam draft / rancangan peta jalan pendidikan nasional (PJPN). Kedua, tidak tercantumnya Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam peraturan pemerintah yang diprakarsai yang kemudian menjadi PP No.  57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Ketiga, soal hilangnya pendiri NU dan pahlawan nasional K.H. Hasyim Asyari," kata Arsul melalui keterangan tertulisnya, Rabu (21/4/2021).

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI ini menuturkan, sejumlah kalangan Nahdhiyin, khususnya yang tergabung dalam Lingkaran Profesional Nahdhiyin (NU Circle) menyampaikan kepadanya bahwa ternyata bukan hanya nama KH Hasyim Asyari saja yang tidak muncul dalam Kamus Sejarah Indonesia, melainkan juga nama Gus Dur. 

"Nama Gus Dur tidak ditempatkan sebagai tokoh sentral yang dimuat tersendiri dalam peristiwa sejarah. Juga nama Jenderal Sumitro dan Sumitro Djojohadikusumo, ayah kandung Prabowo Subianto. Juga tokoh Islam serta anggota PPKI, Abdul Kahar Muzakir," lanjut dia. 

Menurut amatan Arsul, nama KH Abdurrahman Wahid hanya muncul untuk melengkapi sejarah beberapa tokoh seperti ketika menerangkan Ali Alatas yang ditunjuk sebagai Penasehat Menteri Luar Negeri pada masa pemerintahan Gus Dur. Atau, ketika melengkapi sejarah tokoh Megawati Sukarnoputri dan Widjojo Nitisastro. 

"Ini mengherankan justru ada nama Abu Bakar Ba'asyir dalam deretan tokoh sejarah itu. Ini dipertanyakan kepada saya selaku pimpinan MPR-RI atas kemunculan sosok Abu Bakar Ba’asyir yang termuat di halaman 11," tutur dia.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Secara pribadi, Arsul mengaku heran, mengapa nama mantan narapidana kasus terorisme yang menolak membuat pernyataan setia pada ideologi Pancasila ini justru muncul sebagai tokoh pada buku atau kamus yang diterbitkan oleh Direktorat Sejarah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini.

"Jajaran Kemendikbud alih-alih mengurangi beban dan kecurigaan politik yang selama ini masih dihembuskan kepada Presiden Jokowi oleh kalangan tertentu, tapi malah menambahnya," dia menandasi.