6 Hal Terkait Pertemuan Nadiem Makarin dengan Megawati Soekarnoputri

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menemui Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri pada Selasa, 20 April 2021.

Pertemuan Nadiem dan Megawati berlangsung selama 2 jam di kediaman mantan Presiden kelima Indonesia itu.

Nadiem sendiri yang mengunggah foto pertemuannya dengan Megawati melalui akun instagramnya @nadiemmakarim, Selasa 20 April 2021 malam.

"Ngobrol dua jam sama Bu Mega, diskusi strategi mempercepat Merdeka Belajar dan Profil Pelajar Pancasila. Saya banyak belajar dari pengalaman beliau," tulis Nadiem.

PDIP pun angkat bicara. Menurut Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, pertemuan Nadiem dan Megawati adalah hal yang wajar.

"Pertemuan dengan Pak Nadiem sudah dilakukan beberapa kali, guna membahas politik pendidikan yang bertumpu pada upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Politik pendidikan untuk meletakkan landasan kebudayaan bagi kemajuan bangsanya melalui penguasaan iptek, politik pendidikan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa," kata Hasto, Rabu, 21 April 2021.

Berikut 6 hal terkait pertemuan Mendikbud Nadiem Makarim dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dihimpun Liputan6.com:

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim bertemu Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, Selasa, 20 April 2021. Pertemuan itu berlangsung selama 2 jam.

Hal ini disampaikan Nadiem melalui akun instagramnya @nadiemmakarim, Selasa malam, 20 April 2021. Nadiem yang memakai kemeja batik hitam turut membagikan foto bersama Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu.

"Ngobrol dua jam sama Bu Mega, diskusi strategi mempercepat Merdeka Belajar dan Profil Pelajar Pancasila. Saya banyak belajar dari pengalaman beliau," tulis Nadiem di akun media sosialnya.

Unggahan Nadiem itu lantas langsung dibanjiri komentar oleh para warganet. Mereka mengaitkan pertemuan Nadiem dan Megawati dengan isu reshuffle (perombakan) kabinet yang akhir-akhir ini semakin kencang.

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menjelaskan kedatangan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim ke kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Dia menuturkan, keduanya berdiskusi terkait Pancasila sebagai dasar pendidikan kewarganegaraan dan bukan soal isu reshuffle kabinet.

"Jadi Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara sehingga semua pembentikan peraturan perundang-undangan harus bersumber dan tidak boleh menyimpangi apalagi bertentangan dengan Pancasila," kata Basarah yang juga ikut dalam pertemuan tersebut, saat dikonfirmasi, Rabu, 21 April 2021.

Basarah menambahkan, selain dalam UU 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pancasila juga sudah diatur mata kuliah mata kuliah wajib.

"Mestinya yang dilakukan pemerintah dalam membentuk PP 57 tahun 2021 juga merujuk kepada UU 12 tahun 2012 tersebut bukan malah melanjutkan kekosongan hukum pada UU Sisdiknas tersebut", jelas Wakil Ketua MPR RI ini.

Sementara, Ketua DPP PDIP yang juga Menkumham Yassona H Laoly juga turut hadir dalam pertemuan tersebut. Dia membenarkan bahwa yang disinggung adalah soal Pancasila dan berdiskusi terkait materi pendidikan kewarganegaraan semakin hangat.

Kepada Nadiem, Yassona berpesan bahwa akan mendukung kebijakan yang membawa Pancasila bila andil di kementeriannya dibutuhkan.

"Kami siap memberikan dukungan maksimal untuk harmonisasi perundang-undangan dalam merevisi PP 57 tahun 2021 tersebut," kata dia.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menilai, pertemuan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim dan ketua umum partainya Megawati Soekarnoputri adalah hal yang wajar.

Menurut dia, sosok Megawati yang dikenal sebagai negarawan dan mempunyai pengalaman yang luas. Bahkan dia menyebut pertemuan ini bukan kali pertama.

"Pertemuan dengan Pak Nadiem sudah dilakukan beberapa kali, guna membahas politik pendidikan yang bertumpu pada upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Politik pendidikan untuk meletakkan landasan kebudayaan bagi kemajuan bangsanya melalui penguasaan iptek, politik pendidikan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa," kata Hasto, Rabu, 21 April 2021.

Karenanya, yang dibahas dari dua jam pertemuan itu diantaranya politik pendidikan, pentingnya Pancasila, dan juga pendidikan budi pekerti serta kebudayaan.

Menurut Hasto, Megawati berulang kali menekankan pentingnya pendidikan karakter dan pendidikan yang menggelorakan rasa cinta pada tanah air tidak hanya melalui teori, namun juga praktek, guna memahami apa itu gotong royong, nasionalisme, dan pengenalan Indonesia yang begitu plural.

"Jadi bukan hanya aspek kognitif saja. Ibu Mega juga banyak menceritakan pengalamannya ketika oleh Bung Karno diminta belajar di Perguruan Cikini yang didirikan oleh para pejuang perempuan," ucap Hasto.

Hasto menjelaskan tujuan dari kunjungan Nadiem Makarim ke rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Banyak yang dibahas. Mulai dari politik pendidikan, pentingnya Pancasila, dan juga pendidikan budi pekerti serta kebudayaan," kata Hasto.

Dia mengatakan, kunjungan Nadiem Makarim ke kediaman Ketum PDIP itu bukanlah kali pertama. Nadiem memang kerap mengunjungi Megawati selaku Ketua Dewan Pengarah BPIP untuk membicarakan politik pendidikan Indonesia.

"Pertemuan dengan Pak Nadiem sudah dilakukan beberapa kali. Memang membahas politik pendidikan yang bertumpu pada upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sehingga kata dia, kunjungan Nadiem Makarim hari Selasa kemarin merupakan hal yang wajar. Selain itu, dia mengatakan bahwa Ketum partainya itu merupakan sosok negarawan senior yang memang sering menerima kunjungan tokoh-tokoh bangsa dari berbagai negara sejak kecil. Untuk itu, dia merasa terlalu berlebihan jika kunjungan Nadiem kemarin disangkutpautkan dengan isu reshuffle.

"Lagi pula Ibu Megawati sejak kecil beliau sudah diajak Bung Karno menerima tokoh-tokoh dari dalam dan luar negeri. Pengalaman beliau luar biasa," ujarnya.

"Wajar jika secara periodik Ibu Mega berdialog dengan Presiden Jokowi maupun jajaran pemerintahannya. Baik itu menteri, pimpinan partai, lembaga tinggi atau badan negara," kata Hasto.

Terkait kabar reshuffle kabinet, menurut Hasto, PDIP selalu mememang prinsip hal tersebut adalah keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Dia menegaskan bahwa hanya Presiden Jokowi lah yang mempunyai hak atas reshuffle menteri-menterinya itu.

"Pertemuan tersebut tidak membahas hal itu. Karena persoalan pendidikan sebagai dasar kemajuan bangsa merupakan hal yang fundamental," terang dia.

Hasto pun menyebut kinerja Nadiem selama menjadi menteri memang memerlukan dukungan. Menurutnya, PDIP tak melihat kerja menteri sebagai kerja individu.

"Partai melihat menteri sebagai pembantu presiden yang harus menjalankan kebijakan presiden yang berfokus pada upaya menjalankan konstitusi dan UU dengan selurus-lurusnya. Terlebih pendidikan juga harus mengedepankan objektivitas, rasionalitas, dan semangat juang untuk menguasai ilmu pengetahuan," kata dia.

"Atas pemaparan Menteri Pendidikan bagaimana pendidikan juga membumikan Pancasila sangat menarik dan penuh dengan inovasi dan terobosan," jelas Hasto.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menjelaskan pertemuannya dengan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim di kediamannya.

Dirinya menjelaskan berdiskusi soal pendidikan Pancasila sebagai materi pembelajaran bukan membahas reshuffle kabinet.

Adapun pertemuan dengan Nadiem tidak berlangsung empat mata. Turut hadir mendampingi, seperti Kepala BPIP Yudian Wahyudi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, dan juga Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristyanto.

"Selain sebagai dasar dan ideologi negara kita, Pancasila juga berfungsi sebagai kepribadian bangsa Indonesia, sehingga kalau menurut saya mata pelajaran Pancasila itu wajib masuk dalam kurikulum pendidikan di semua jenjang," kata Megawati dalam keterangan tertulis diterima, Rabu (21/4/2021).

Selain itu, pertemuan ini menyinggung Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Diketahui, Megawati juga notabenennya Ketua Dewan Pengarah BPIP.

"Jadi ini dalam rangka membahas revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang sempat menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat," jelas Megawati.

Megawati menilai, PP tersebut tidak memasukan mata pelajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib.

Karenanya, dia mengajak Nadiem untuk berdiskusi lebih banyak terkait pentingnya Pancasila sebagai bagian dari fundamental karakter bangsa Indonesia.

"Jadi penting mata pelajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia dimasukan dalam Standar Pendidikan Nasional karena begitu fundamentalnya fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita agar generasi muda kita tidak kehilangan jati dirinya," tutup Megawati.