Prabowo Beri Kesempatan Koruptor Tobat Asal Kembalikan Uang Curian, Peluang dan Payung Hukumnya?

Pemprov DKI Jakarta Akan Buka Tender Ulang Pengadaan ERP

Saat ini, Dishub DKI Jakarta tengah melakukan finalisasi dokumen untuk lelang ulang pengadaan ERP.

oleh Ika Defianti diperbarui 29 Apr 2021, 14:36 WIB

Diterbitkan 29 Apr 2021, 14:32 WIB

Kendaraan melintas di bawah mesin electronic road pricing (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (11/9/2019). Pemprov DKI menghapus anggaran APBD 2019 sebesar Rp40,9 miliar untuk jalan berbayar atau ERP setelah mendapatkan opini hukum dari Kejaksaan Agung. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah melakukan finalisasi dokumen lelang pengadaan electronic road pricing (ERP) atau sistem jalan berbayar di ibu kota.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyatakan, proses tender ulang untuk pengadaan ERP akan kembali dibuka.

"Iya, tender ulang. Saat ini kami sedang memfinalisasi dokumen, yang nantinya akan dilaksanakan sebagai bahan untuk proses tender," kata Syafrin saat dikonfirmasi, Kamis (29/4/2021).

Menurut Syafrin, nantinya semua pihak yang telah memiliki kualifikasi dipersilakan mendaftar untuk mengikuti proses lelang. Termasuk PT Bali Towerindo Sentra yang sempat menjadi vendor pengadaan ERP sebelumnya.

"Tentu semua akan sertakan begitu mereka mau mendaftar dipersilakan," jelas Syafrin.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Pemprov DKI segera menerapkan electronic road pricing (ERP) atau sistem jalan berbayar di Ibu Kota.

Kata dia, penerapan tersebut untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di Jakarta.

"Sementara ini ganjil genap masih perlu, tapi ERP itu harus. Kalau negara maju kita juga harus punya program yang maju ke depan," kata Prasetio saat dihubungi, Minggu (25/4/2021).

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Tingkatkan Penggunaan Transportasi Umum

Tahun Depan, DKI Jakarta Mulai Berlakukan Konsep ERP

Kamera terpasang pada gerbang Electronic Road Pricing (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (20/11/2019). DKI Jakarta akan mengimplementasikan konsep ERP mulai tahun 2020. (merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Menurut dia, penerapan ERP di tengah kota akan berdampak pada perilaku pengguna kendaran pribadi. Dengan adanya jalan berbayar, masyarakat akan mulai beralih menggunakan transportasi umum seperti bus Transjakarta atau MRT.

"Kalau ERP, mau masuk ke tengah kota, silakan saja masuk. Yang penting bayar, lama-lama orang kan sadar diri, naiklah transportasi umum yang baik," ucap dia.

Lanjutkan Membaca ↓