PKS-Nasdem Gelar Pertemuan, Sepakat Belajar dari Pemilu 2019 dan Hilangkan Polarisasi

Liputan6.com, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Nasdem menggelar pertemuan di gedung Akademi Bela Negara Nasdem, Jakarta, Jumat (30/4/2021). Kedua partai menyepakati untuk sama-sama belajar dari pelajaran Pemilu 2019 hingga Pilkada.

Kedua partai sepakat untuk membangun komunikasi yang konstruktif. Sehingga tidak ada lagi polarisasi dan pembelahan di masyarakat seperti yang terjadi di pemilu sebelumnya.

"Kita Nasdem dan PKS menyepakati dari pengalaman dan sejarah politik riwayat kontestasi demokrasi yang panjang di Indonesia agar dampak-dampak negatif seperti polarisasi dan pembelahan masyarakat pada saat kontestasi, demokrasi baik itu pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, bahkan pemilihan legislatif harus bisa kita ini dengan membangun komunikasi komunikasi yang konstruktif," ujar Sekjen Nasdem Johnny G Plate.

 Dia menuturkan, pengalaman polarisasi akibat kontestasi politik itu harus bisa dikurangi.

"Bahwa sekali lagi pengalaman-pengalaman polarisasi kontestasi demokrasi perlu kita kurangi sedapat mungkin kita hilangkan melalui kualitas demokrasi yang dari waktu ke waktu terus kita tingkatkan," kata Johnny.

Pertemuan PKS dan Nasdem berjalan cair. Johnny mengatakan, komunikasi politik cair dan dinamis antara pimpinan politik perlu dilakukan di semua tingkatan.

Supaya, kata Johnny, memudahkan untuk menyelesaikan masalah bangsa. Salah satunya persoalan saat ini adalah masalah pandemi Covid-19.

"Sehingga dengan demikian diharapkan bersama-sama bahwa komunikasi yang cair dan dinamis akan memudahkan kita sebagai bangsa menyelesaikan masalah-masalah yang sekalipun yang kedua Nasdem dan PKS mendiskusikan dan membicarakan bahwa kita bersama sebagai bangsa saat ini mempunyai kekuatan besar yang harus kita lakukan bersama-sama untuk mengakhiri pandemi Covid-19, menangani pandemi Covid-19," ujar dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sementara itu, Presiden PKS Ahmad Syaikhu setuju agar perpolitikan ke depan semakin baik kualitas demokrasinya. Sebab Indonesia telah divonis Economist Intelligence Unit memiliki kualitas demokrasi yang buruk.

Sebab itu, Syaikhu menilai demokrasi perlu ditingkatkan supaya tidak terjadi polarisasi di masyarakat.

"Kami sangat mendukung agar supaya ke depan ini dalam perpolitikan, ini terjadi perpolitikan yang semakin kualitas peningkatan demokrasinya terjadi sehingga tidak terpolarisasi yang kemudian menjadi beban berkepanjangan dalam kehidupan demokrasi bangsa," ucapnya.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com